Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran krusial dalam pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, Pemda di tingkat kota/kabupaten dan provinsi harus aktif agar data bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Saya ingin menegaskan bahwa peran Pemda sangat dibutuhkan, aktif pemutakhiran, aktif pemanfaatan, ikut verifikasi lapangan dan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa Pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Hasil Positif Pemutakhiran DTSEN
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Rapat dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri jajaran Pemda secara daring, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wamendagri Bima Arya.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemutakhiran DTSEN menunjukkan hasil positif. Selama masa pengalihan bertahap pada Triwulan I 2025 hingga Triwulan II 2026, semua penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako kini berada pada Desil 1-4. Tidak ada lagi penerima bansos di luar desil tersebut.
"Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran," urainya.
Lebih dari 20 Juta KPM Diusulkan
Hingga 12 Juli 2026, usulan pemutakhiran DTSEN melalui Kemensos mencapai lebih dari 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebanyak 5,5 juta KPM di antaranya diusulkan melalui Pemda. Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Kota Bekasi menjadi kota paling aktif dalam pemutakhiran.
"Khusus yang terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Dan Kota Bekasi menjadi kota yang paling aktif (pemutakhiran). Ini contoh yang harus kita dorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Gus Ipul.
Dua Jalur Pemutakhiran DTSEN
Proses pemutakhiran DTSEN memiliki dua jalur: formal dan partisipasi. Jalur formal dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, Pemda, Dinas Sosial (Dinsos), hingga Kemensos dan diteruskan ke BPS. Jalur ini menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos yang terhubung dengan Dinsos kabupaten/kota, provinsi, Kemensos, dan DTSEN yang dikelola BPS. Aplikasi SIKS-NG dioperasikan oleh operator di tingkat desa dan Dinsos.
"Inilah kanal resmi dimana tentu kita harapkan kontribusi Pemda dan pemerintah desa untuk benar-benar bisa terlibat dalam pemutakhiran ini. Jalur formal ini sangat strategis dan ini harus kita dorong terus," jelas Gus Ipul.
Atas capaian ini, Gus Ipul berterima kasih kepada Kemendagri dan BPS yang telah mendukung Pemda dan Kemensos dalam pemutakhiran DTSEN.
Mendagri Dorong Akurasi Data
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian juga mendorong Pemda untuk terlibat aktif dalam proses pemutakhiran DTSEN agar data lebih akurat. "Kita minta Pemda untuk aktif terlibat agar datanya lebih akurat dan bisa digunakan, baik oleh pemerintah pusat untuk bansos maupun juga untuk pemerintah daerah sendiri," kata Tito.
