Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agar dapat rampung pada Juni 2026. Proyek ini ditargetkan siap digunakan saat tahun ajaran baru pada Juli mendatang.
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan
Percepatan tersebut dibahas Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat koordinasi bersama tujuh BUMN Karya sebagai kontraktor pelaksana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (27/4). Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.
Program Prioritas Pemerintah
Dody menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern. "Pembangunan semua Sekolah Rakyat Tahap II ini harus dipastikan bisa selesai seluruhnya pada bulan Juni, sebelum mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Penanganan Kendala Teknis
Dalam rapat tersebut, Dody juga menyoroti sejumlah lokasi pembangunan di berbagai wilayah untuk memastikan percepatan berjalan sesuai target. Ia mendorong penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, kebutuhan tenaga kerja, hingga kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target.
"Tetap utamakan kualitas dalam pembangunannya, baik dari segi material maupun struktur bangunannya, karena bangunan sekolah ini harus bisa bertahan untuk dimanfaatkan minimal selama 20 tahun," tuturnya.
Sinergi dengan Berbagai Pihak
Dody pun mendorong seluruh BUMN Karya untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta pemerintah daerah setempat agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Kementerian PU optimistis percepatan pembangunan ini akan memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah.
