Pemerintah mencatat peningkatan signifikan pada berbagai indikator tata kelola, baik global maupun nasional, sepanjang tahun 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Indikator Nasional Membaik
Rini menyampaikan bahwa berbagai indikator strategis nasional menunjukkan tren perbaikan. Indikator tersebut meliputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Indeks Pelayanan Publik.
"Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat," ujar Rini dalam keterangan tertulis.
Pengakuan Global
Pada skala global, perbaikan terjadi pada beberapa indikator, antara lain Government Effectiveness World Bank, Electronic Government Development Index Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Digital Government Index OECD yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua di Asia Tenggara.
Rini menekankan bahwa Kementerian PANRB memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Kabinet Merah Putih. Tiga peran strategis diemban: sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan, bagian dari Strategic Diamond Presiden untuk memastikan birokrasi mendukung agenda prioritas nasional, serta mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD.
Capaian Anggaran 2025
Dengan anggaran efektif sebesar Rp 314 miliar dan realisasi lebih dari 97,98 persen, Kementerian PANRB berhasil mencapai tujuh capaian strategis. Pertama, menguatnya tata kelola Program Prioritas Presiden melalui Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan proses bisnis. Kedua, meluasnya pelayanan publik terintegrasi, berkualitas, dan inklusif. Hingga 2025, telah terbentuk 305 MPP di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Di samping itu, inisiatif untuk inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA)," jelas Rini.
Ketiga, menguatnya efektivitas dan kapabilitas kelembagaan nasional melalui penataan kelembagaan, pengembangan basis data kelembagaan dan jabatan, serta fleksibilitas sistem kerja. Keempat, menguatnya manajemen kinerja instansi pemerintah melalui penguatan kebijakan akuntabilitas, peningkatan kapasitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Transformasi Digital dan Sistem Merit
Capaian kelima, menguatnya transformasi layanan digital pemerintah melalui ekosistem Pemerintah Digital yang mencakup tata kelola, Digital Public Infrastructure (DPI), serta layanan digital terintegrasi. Keenam, meningkatnya implementasi sistem merit melalui penguatan manajemen ASN berbasis merit, penataan pegawai non-ASN, dan integrasi layanan ASN dalam satu platform.
"Selanjutnya capaian ketujuh yaitu mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional," jelas Rini.
Komitmen ke Depan
Rini menambahkan bahwa reformasi birokrasi adalah fondasi untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas. Di tengah keterbatasan anggaran, Kementerian PANRB berkomitmen mengelola APBN secara akuntabel dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia," tutupnya.
