Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberhentikan guru non-ASN di sekolah negeri. Dalam pernyataannya, ia memastikan bahwa sebanyak 237.000 tenaga pendidik berstatus non-ASN akan tetap dipertahankan hingga tahun 2027.
Penegasan Pemerintah Terkait Guru Non-ASN
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023. Aturan tersebut melarang keberadaan pegawai non-ASN di seluruh lembaga pemerintah, termasuk di sektor pendidikan. Namun, Abdul Mu’ti dengan tegas membantah bahwa aturan itu akan berdampak pada guru honorer.
“Enggak ada itu (guru honorer tidak boleh mengajar di sekolah negeri), enggak ada, yang mengatakan itu siapa? Enggak ada,” ucapnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (24/5/2026).
Skema Persiapan untuk 2027
Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun skema khusus bersama lintas kementerian untuk menghadapi tahun 2027. Skema ini dirancang untuk memastikan transisi yang mulus bagi para guru non-ASN tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
“Kami sedang menyiapkan skema untuk tahun 2027 bersama lintas kementerian. Tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah pada Tenaga Pendidik
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Dengan mempertahankan 237.000 guru non-ASN, diharapkan tidak ada kekosongan tenaga pengajar yang dapat merugikan siswa. Pemerintah juga akan terus berupaya mencari solusi jangka panjang terkait status kepegawaian para guru tersebut.
