Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto mengikuti Rapat Gabungan terkait Pembangunan Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang digelar di Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Rapat yang dipimpin oleh Kepala KSP Dudung Abdurachman ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Wamen PPN) Febrian Alphyanto Ruddyar.
Yandri mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pokok persoalan yang terjadi di wilayah 3T. Ia menyebutkan bahwa terdapat 30 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, dengan sekitar 5.000 desa yang belum memiliki akses listrik, sinyal telekomunikasi, serta sarana kesehatan dan pendidikan yang minim. Selain itu, ketersediaan air bersih juga menjadi masalah utama di daerah tersebut.
Kolaborasi Semua Pihak Diperlukan
Yandri menekankan pentingnya langkah ini karena terkait dengan Asta Cita keenam, yaitu "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan". Ia mengatakan bahwa penyelesaian masalah di daerah 3T memerlukan kolaborasi semua pihak, termasuk negara donor, swasta, dan BUMN. Hal ini diharapkan dapat terealisasi dalam periode pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Yandri, 30 kabupaten tersebut merupakan penyumbang terbesar desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang totalnya mencapai 9.300 desa. "Nah, 6.000 desa berada di 30 kabupaten ini, jadi totalnya hampir 75 persen. Jika ini bisa diselesaikan, maka daerah tertinggal insyaallah bisa diselesaikan," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
KSP Akan Laporkan ke Presiden
Kepala KSP Dudung Abdurachman menyatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan agar pihaknya mengetahui langsung kondisi riil di 30 kabupaten yang masuk wilayah 3T. Dudung menambahkan bahwa hingga 80 tahun Indonesia merdeka, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Hal-hal ini yang harus kita pecahkan dan akan saya laporkan ke Presiden," tegas Dudung. Para kepala daerah dari wilayah 3T juga akan diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo guna menyampaikan laporan yang nantinya menjadi masukan bagi pemerintah.
Rapat ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi di lingkungan Kantor Staf Kepresidenan serta perwakilan bupati dari wilayah 3T. Mendampingi Yandri dalam rapat tersebut adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Madjid, Direktur Jenderal (Dirjen) PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani, dan Dirjen PPDT Samsul Widodo.
