Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Kegiatan ini menjadi langkah strategis BNPP dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pusat dan daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang di wilayah perbatasan.
Pembukaan Bimtek oleh Deputi BNPP
Membuka kegiatan, Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol Edfrie R Maith menegaskan bimtek dirancang sebagai upaya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) yang menangani penataan ruang kawasan perbatasan. Menurut Irjen Pol Edfrie, kualitas kebijakan dan implementasi tata ruang sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur yang menjalankannya di lapangan.
"Melalui bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang kawasan perbatasan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Irjen Pol Edfrie, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026). Irjen Pol Edfrie juga mendorong peserta dari daerah untuk aktif berdiskusi dan menyerap pengalaman dari para narasumber agar hasil pembelajaran dapat diimplementasikan secara konkret.
Metode Blended Learning
Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono menjelaskan bimtek diselenggarakan dengan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring dan klasikal. Metode ini dipilih agar proses peningkatan kapasitas berlangsung efektif, adaptif, dan menjangkau kebutuhan peserta dari berbagai daerah. Ismawan menambahkan kegiatan ini juga memuat modul pembelajaran terstruktur yang diakhiri dengan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengukuran capaian peningkatan kapasitas aparatur.
Peran IAP dalam Penataan Ruang
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Adriadi Dimastanto menyampaikan IAP sebagai asosiasi profesional perencana wilayah dan kota memiliki peran penting dalam penyusunan dokumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Adriadi berharap bimtek ini dapat memperluas wawasan bersama terkait pendekatan penataan ruang kawasan perbatasan yang berorientasi outward looking dan berdaya saing.
"IAP merasa terhormat dilibatkan dalam kegiatan ini. Kami berharap kolaborasi dengan BNPP RI dapat terus berlanjut, dan IAP siap berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang kawasan perbatasan negara," ungkap Adriadi.
Apresiasi dari BPSDM ATR/BPN
Selain itu, apresiasi terhadap pelaksanaan Bimtek juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN) Deni Prasetyo yang mewakili Kepala BPSDM ATR/BPN. Deni menilai konsistensi BNPP dalam menempatkan pengembangan kapasitas SDM sebagai bagian integral pengelolaan kawasan perbatasan merupakan langkah yang sangat krusial.
Menurut Deni, penataan ruang di kawasan perbatasan memiliki konsekuensi strategis yang lebih luas dibanding wilayah lain, karena menyangkut daya saing nasional hingga efektivitas negara dalam menjaga kedaulatan. "Tata ruang di perbatasan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan berbagai kepentingan yang hadir secara bersamaan," jelas Deni.
Deni menekankan tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada regulasi atau dokumen perencanaan, melainkan pada kapasitas aparatur dalam menerjemahkan instrumen tersebut menjadi keputusan yang efektif di lapangan. Oleh karena itu, bimtek ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, memperluas perspektif, serta memperkuat jejaring profesional lintas sektor.
Komitmen BNPP untuk Pengelolaan Perbatasan
Melalui bimtek ini, BNPP menegaskan upayanya untuk terus mendorong penguatan kapasitas aparatur sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM diyakini akan tercermin pada keputusan-keputusan yang semakin tepat, terkoordinasi, dan mampu menjaga kepentingan strategis bangsa di wilayah perbatasan negara.
Sebagai informasi, bimtek ini turut dihadiri Kelompok Ahli BNPP RI yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan (Wadek) Bidang Administrasi Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Robert Simbolon; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat; serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Ninggolan.
