Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia di tengah eskalasi tensi geopolitik global. Hal ini disampaikan dalam pernyataannya pada Rabu, 3 Juni 2026.
Diplomasi Aktif di Tengah Ketidakpastian Global
Sugiono menjelaskan bahwa perkembangan dan dinamika geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalankan strategi diplomasi guna melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.
"Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Dan ini amat mengundang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif," jelas Sugiono.
Sejalan dengan Amanat Konstitusi
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut juga sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam hal ini, Indonesia perlu hadir dalam berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral untuk memperkuat perannya di kancah global. Langkah tersebut juga mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak kepada blok atau negara tertentu.
"Jadi implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah kita harus hadir di banyak tempat. Kita harus berkawan dengan semuanya," ujar Sugiono.
Perencanaan Matang dan Prosedur Diplomatik
Meskipun demikian, langkah tersebut tetap dijalankan secara terukur. Sugiono mengatakan bahwa seluruh kunjungan kenegaraan Presiden telah direncanakan secara matang dan didahului oleh prosedur diplomatik yang sesuai. "Jadi Presiden menentukan, kita kasih saran mengenai substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas," tuturnya.
Dengan pendekatan ini, Indonesia berharap dapat menjalin persahabatan dan kemitraan yang lebih erat dengan komunitas internasional, terutama di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
