Mendagri Tito Karnavian Soroti Pentingnya Pengelolaan Kota Berkelanjutan Hadapi Urbanisasi
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pengelolaan perkotaan yang terencana dan berkelanjutan di tengah arus urbanisasi yang terus meningkat di Indonesia. Menurutnya, langkah strategis ini mutlak diperlukan agar pertumbuhan kota tetap produktif, inklusif, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
Kota Sebagai Pusat Ekonomi dan Titik Rentan
Tito menegaskan bahwa kota saat ini telah menjadi pusat ekonomi nasional sekaligus titik paling rentan terhadap berbagai persoalan sosial yang kompleks. "Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin, 20 April 2026.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat bertindak sebagai keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa fenomena urbanisasi yang tidak terkendali dapat memicu berbagai masalah serius, antara lain:
- Pertumbuhan kawasan kumuh atau slum area yang masif
- Peningkatan angka kriminalitas di perkotaan
- Tekanan biaya hidup yang semakin tinggi bagi warga kota
Belajar dari Pengalaman Negara Lain
Pada kesempatan tersebut, Tito secara tak langsung menggambarkan peran strategis kota di Indonesia sebagai pusat aktivitas ekonomi dan tempat tinggal mayoritas penduduk. Ia juga menyinggung pengalaman negara maju seperti Jepang yang mengalami dampak serius akibat urbanisasi ekstrem di masa lalu.
"Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya," tegas Tito. Ia menegaskan bahwa jika pembangunan kota tidak dirancang dengan baik sejak awal, maka efek jangka panjangnya bisa sangat berat, mulai dari mahalnya biaya hidup hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat secara drastis.
Tantangan Tata Ruang dan Infrastruktur Hijau
Dalam arahannya, Tito juga mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak konsisten, terutama perubahan ruang hijau menjadi kawasan komersial, akan berdampak langsung pada bencana seperti banjir yang semakin sering terjadi. Selain itu, ia menilai kota-kota di Indonesia masih belum ramah terhadap pejalan kaki dan minim ruang terbuka hijau, padahal kedua aspek tersebut telah terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks ini, Tito mencontohkan praktik sukses di negara lain seperti Singapura yang berhasil menekan biaya kesehatan melalui pembangunan ruang hijau dan fasilitas publik yang berkualitas tinggi. "Pembangunan ruang terbuka hijau bukan hanya soal estetika, tetapi investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat dan keberlanjutan kota," jelasnya.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Di akhir sambutannya, Tito kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengendalikan pertumbuhan kota agar tidak menjadi sumber masalah baru di masa depan. Ia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang dan berkelanjutan, kota bisa berubah dari pusat pertumbuhan menjadi pusat krisis yang sulit dikendalikan.
Sebagai informasi, APEKSI merupakan wadah 98 pemerintah kota di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perkotaan nasional. Kegiatan Raker Komwil I ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI yang direncanakan digelar di Medan pada pertengahan tahun 2026.
Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah rapat kerja ini juga menjadi titik penting konsolidasi kebijakan perkotaan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks di era urbanisasi masif ini.
