Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, seluruh aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah, harus terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Apresiasi terhadap Gerakan Nasional Pelayanan Publik
Tito memberikan apresiasi tinggi kepada KemenPAN-RB yang telah menggagas Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, gerakan ini menjadi 'wake up call' bagi seluruh aparatur pemerintah untuk kembali memperkuat pelayanan. Ia menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang ditopang oleh tiga variabel utama: militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
Tiga Pilar Ketahanan Negara
"Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (24/7/2026). Ia menambahkan bahwa membangun pelayanan publik berkualitas di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar dan karakteristik yang sangat beragam.
Pentingnya Sistem dan Budaya Kerja
Tito menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur. "Menurut saya selain integritas sistemnya harus dibuat, kalau sistem dibuat maka orang akan berbalik dia akan berubah sistemnya akan berubah dia akan mengikuti kepada sistem itu," jelasnya. Ia meyakini bahwa sistem yang baik akan mendorong perubahan perilaku aparatur secara alami.
Mal Pelayanan Publik dan Digitalisasi
Di sisi lain, Tito menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun MPP agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga saat ini terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital.
Dampak pada Pendapatan Asli Daerah
Menurut Tito, penyederhanaan pelayanan publik dan digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi. "Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive," tutupnya.
Penandatanganan Surat Edaran Bersama
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
