Mendagri Tito Karnavian Dorong Pencairan Cepat TKD untuk Daerah Terdampak Bencana di Sumatera
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mencairkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara penuh bagi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Hal ini disampaikan usai konferensi pers Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Prioritas Pencairan dan Alokasi Dana untuk Pemulihan
Tito menegaskan bahwa pencairan TKD menjadi prioritas utama, mengikuti kesepakatan yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto. "Saya sampaikan, mohon kalau bisa transfer keuangan daerah di tiga provinsi dan kabupaten/kota di tiga provinsi ini kalau bisa secepat mungkin untuk direalisasikan," ujarnya. Jika diperlukan skala prioritas, pemerintah telah mengidentifikasi 11 hingga 13 daerah sebagai super prioritas untuk mendapatkan alokasi lebih cepat dan lebih besar.
Untuk Provinsi Aceh, nilai TKD yang dialokasikan mencapai sekitar Rp800 miliar. Tito mengusulkan agar separuh dari jumlah tersebut, yaitu Rp400 miliar, segera dicairkan untuk mempercepat proses pemulihan. "Kalau bisa separuhnya, Rp400 miliar itu pasti akan kencang," katanya. Sebagai contoh konkret, Kabupaten Aceh Tamiang membutuhkan dana sekitar Rp72 miliar untuk pemulihan fasilitas pemerintahan dan percepatan pembersihan pascabencana.
Dukungan PDIP dan Usulan Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan dukungan penuh terhadap pengembalian TKD, terutama bagi daerah yang menghadapi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. "Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali bahwa kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Karena sebenarnya bagi kita dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga," ucap Deddy.
PDIP juga mendorong pemerintah tidak berhenti pada pemulihan TKD saja. Daerah dinilai perlu memiliki alokasi khusus untuk kesiapsiagaan dan tanggap bencana, mengingat keterlambatan respons pada bencana tahun lalu akibat keterbatasan anggaran. "Oleh karena itu, negara yang rawan bencana seperti kita ini tidak bisa tidak, tentu harus ada anggaran yang selalu disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini," tambahnya.
Sebagai jalan keluar, PDIP mengusulkan agar efisiensi anggaran diarahkan ke program nasional lain, seperti MBG, untuk mengembalikan dana yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya dalam menghadapi bencana dan edukasi kebencanaan.
Proyeksi Pemulihan dan Tantangan ke Depan
Tito Karnavian memperkirakan bahwa proses normalisasi penuh wilayah terdampak bencana di Sumatera membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Dengan pencairan TKD yang cepat, diharapkan pemulihan dapat berjalan lebih lancar dan efisien, mengurangi dampak jangka panjang bagi masyarakat setempat.
