Kementerian Sosial RI (Kemensos) terus mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memperkuat pemanfaatan data dari berbagai sektor. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi masalah bansos yang belum tepat sasaran.
Rapat Penguatan Data Lintas Sektor
Hal ini dibahas dalam Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bansos yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat tersebut merupakan bagian dari uji coba (piloting) digitalisasi bansos.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting untuk menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran. “Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Robben dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Pembentukan Tim Kerja Lintas Sektor
Untuk mempercepat pelaksanaan, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang bekerja bersama setiap hari di satu lokasi. Cara ini diharapkan dapat mempercepat integrasi data dan memastikan pelaksanaan berjalan lebih efektif.
“Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” kata Robben. “Kami siap menyiapkan tempat, supaya tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi,” lanjutnya.
Perkembangan Uji Coba Digitalisasi
Dari hasil uji coba, sistem digitalisasi bansos sudah berjalan sekitar 80% dari target yang diharapkan. Namun, masih ada beberapa kendala, terutama di kualitas dan kelengkapan data. Untuk meningkatkan akuntabilitas, Kemensos mengusulkan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut terlibat dalam pengawasan dan audit sejak awal.
“Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Robben.
Lokasi Piloting dan Perluasan Program
Piloting digitalisasi bansos akan dilakukan di 42 kabupaten/kota sebagai langkah awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan bahwa agenda transformasi digital dalam perlindungan sosial telah dimulai sejak September tahun lalu, dengan fokus awal pada program bantuan sosial di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
DEN menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya terbatas pada program bansos, tetapi juga berpotensi diperluas ke berbagai program perlindungan sosial lainnya. Saat ini, terdapat sekitar 38 kementerian/lembaga yang menjalankan sedikitnya 197 program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Komitmen Pengawasan Langsung
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan mengawal langsung kerja tim lintas sektor dan memantau pelaksanaan sejak hari pertama. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan oleh Sekjen Kemensos Robben Rico sebagai bagian dari butir-butir kesepakatan Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah tentang penguatan data lintas sektor dalam rangka mendukung piloting digitalisasi bantuan sosial di 42 kabupaten/kota di Indonesia.
