Kemendagri Perkuat Sinkronisasi Komunikasi Pusat dan Daerah Melalui Bimtek Khusus
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara resmi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri. Acara strategis ini berlangsung selama empat hari, dari tanggal 7 hingga 10 April 2026, bertempat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Kemendagri yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Pentingnya Keselarasan Narasi dalam Dinamika Informasi
Dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, ditegaskan bahwa penguatan sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini diperlukan untuk menjaga konsistensi penyampaian berbagai kebijakan pemerintah di tengah dinamika arus informasi yang bergerak semakin cepat dan masif.
"Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan tentunya satu tujuan yang sama," tegas Benni Irwan melalui keterangan tertulis yang dirilis pada Rabu, 8 April 2026.
Benni lebih lanjut menekankan bahwa di era penyebaran informasi yang begitu cepat ini, komunikasi yang efektif menjadi faktor penentu utama keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya sekadar responsif terhadap berbagai isu, tetapi juga harus mampu menyampaikan pesan-pesan kebijakan secara tepat, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di masing-masing daerah.
Peran Strategis Pranata Humas dan Fungsi Pembinaan
Penguatan komunikasi pemerintah ini, menurut Benni, merupakan bagian integral dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Kemendagri terhadap pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, peran pranata humas atau bagian hubungan masyarakat dinilai sangat strategis.
Mereka bertugas sebagai jembatan vital yang menghubungkan kebijakan teknis pemerintah dengan pemahaman publik yang lebih luas. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk menerjemahkan bahasa-bahasa teknokratis atau istilah-istilah resmi yang kompleks menjadi narasi yang mudah dicerna, dipahami, dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Membangun Ekosistem Komunikasi yang Terintegrasi
Melalui penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi ini, Kemendagri secara aktif mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar mereka mampu menyusun strategi komunikasi yang:
- Terencana dengan matang
- Berbasis data dan fakta yang akurat
- Kontekstual dengan kondisi lokal masing-masing daerah
Inisiatif ini juga sekaligus bertujuan untuk membangun sebuah ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi, koheren, dan sinergis antara tingkat pusat dan daerah.
Benni Irwan menutup pernyataannya dengan pesan kunci: "Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak boleh diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan kepada publik. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa jauh masyarakat dapat memahami, mempercayai, dan akhirnya merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan yang kita jalankan bersama."
Dengan demikian, Bimtek ini menjadi langkah konkret Kemendagri dalam memastikan bahwa pesan pemerintahan sampai dengan jelas dan seragam, memperkuat tata kelola komunikasi publik yang lebih efektif di seluruh Indonesia.
