Komisi IX DPR Akan Panggil BGN Terkait Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala SPPG
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengkritik keras pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Charles menegaskan bahwa jika pengadaan ini memang pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan namun tetap dijalankan, maka hal tersebut telah masuk dalam ranah pelanggaran tata kelola anggaran negara.
"Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah," tegas Charles kepada wartawan pada Rabu (8/4/2026). Dia menambahkan bahwa pengadaan ini menunjukkan potensi pemborosan yang serius, terutama di saat fiskal negara sedang tertekan.
Kritik Terhadap Program MBG
Charles Honoris meminta BGN untuk menghentikan praktik bagi-bagi proyek dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," ucapnya. Dia menekankan bahwa fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada tanpa urgensi yang jelas.
Lebih lanjut, Charles menyatakan bahwa Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban resmi terkait pengadaan motor listrik tersebut. "Kami tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," imbuhnya.
Penjelasan dari Kepala BGN
Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah memberikan klarifikasi mengenai video viral yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo BGN. Dalam siaran pers pada Selasa (7/4), Dadan menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan menepis informasi yang menyebutkan jumlah motor mencapai 70 ribu unit. "Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," sebutnya. Dia juga menyatakan bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan karena masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Respons dari Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut merespons video viral tersebut. Purbaya mengaku belum mengetahui detail informasi terkait pengadaan motor listrik oleh BGN dan akan mengecek lebih lanjut. Namun, dia mengungkapkan bahwa pengajuan pengadaan motor dan komputer untuk menunjang program MBG sempat dilakukan tahun lalu dan ditolak olehnya.
"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor," kata Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4). Dia menilai anggaran untuk MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan, bukan untuk kendaraan.
Purbaya juga menyebutkan bahwa mitra MBG sudah mendulang untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor, namun hal ini masih perlu dikaji lebih dalam. Komisi IX DPR berencana untuk menyelidiki lebih lanjut apakah terdapat pelanggaran dalam proses penganggaran dan pengadaan ini.
