Wamendagri Bima Arya Paparkan Fokus Utama Kemendagri untuk Program KDKMP
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki dua fokus utama dalam mendukung tindak lanjut Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Fokus tersebut adalah memperkuat proses verifikasi dan validasi, serta komunikasi publik. Hal ini disampaikan Bima Arya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7).
Verifikasi dan Validasi Berjenjang untuk Jamin Kualitas
Bima Arya menjelaskan bahwa Kemendagri akan memastikan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil pembangunan KDKMP dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik di lapangan, dan kelengkapan administrasi. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan KDKMP diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Jadi kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi, Pak. Itu yang pertama, jadi verifikasi [dan] validasi ini sangat penting," ujar Bima Arya.
Peran Sekda sebagai Koordinator Daerah
Dalam konteks verifikasi dan validasi, Sekretaris Daerah (Sekda) berperan sebagai koordinator pelaksanaan di daerah. Hasil proses tersebut kemudian dilaporkan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Mendagri sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program. Bima Arya menambahkan bahwa peran ini sejalan dengan Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ pada 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
Penguatan Komunikasi Publik untuk Bangun Narasi Positif
Selain memastikan kualitas pelaksanaan program, Kemendagri juga akan memperkuat komunikasi publik sebagai tindak lanjut arahan Mendagri pada rapat terbatas sebelumnya. Menurut Bima Arya, KDKMP yang telah melalui proses verifikasi dan menunjukkan pelaksanaan yang baik perlu diidentifikasi untuk dipublikasikan secara luas. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh yang mendorong daerah lain meningkatkan kualitas implementasi program.
"Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait [Program] KDKMP," pungkas Bima Arya.
Melalui rangkaian langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah dan offtaker komoditas desa.
