Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinkronisasi seluruh program pemulihan yang dijalankan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). Langkah ini bertujuan agar tidak ada wilayah maupun kebutuhan masyarakat terdampak yang tertinggal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Data Kegiatan Harus Dipetakan Secara Menyeluruh
Menurut Tito, data kegiatan kementerian, lembaga, dan pemda harus dikumpulkan dan dipetakan secara menyeluruh agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. "Posko agar minta detail rencana kegiatan K/L yang tergabung dalam Satgas baik yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu maupun yang belum. Juga kegiatan pemda-pemda untuk pemulihan bencana," kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026). "Agar bisa kita cek dan sinkronkan. Jangan ada yang overlapping atau yang ditinggalkan," sambungnya.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul kegiatan monitoring, koordinasi, dan konsolidasi Satgas PRR di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara pada Senin (22/6). Kegiatan tersebut membahas perkembangan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemulihan lahan sawah, perbaikan infrastruktur, serta penguatan Posko Satgas PRR di tingkat daerah.
Perhatian pada Kebutuhan Mendesak Masyarakat
Selain sinkronisasi program, Tito juga meminta agar perhatian diberikan terhadap sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya pembangunan jalan dan jembatan serta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap). "Harusnya dibahas juga hal-hal yang urgent yaitu jalan jembatan, Menteri PU (Pekerjaan Umum) sudah turun anggarannya Rp 22 triliun dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), dan huntap," ujar Tito.
Di Aceh Timur, pemda saat ini tengah menyelesaikan perencanaan pemanfaatan TKD sebesar Rp 1,356 triliun dan BKK sebesar Rp 52 miliar yang berasal dari hibah Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Pemda menargetkan proses administrasi selesai pada Juli sehingga realisasi dapat dipercepat pada Agustus.
Percepatan Harmonisasi Regulasi dan Pemulihan Lahan Sawah
Sementara itu, Kabupaten Aceh Utara memiliki TKD sebesar Rp 1,6 triliun dan menerima hibah antardaerah sebesar Rp 32 miliar dari Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Satgas PRR mendorong percepatan proses harmonisasi regulasi agar program pemulihan dapat segera dijalankan.
Pada sektor pertanian, pemulihan lahan sawah terus menunjukkan perkembangan. Di Aceh Timur, perbaikan sawah rusak ringan telah mencapai 4.200 hektare atau 66,6%, sementara sawah rusak sedang seluas 1.770 hektare telah selesai seluruhnya. Di Aceh Utara, progres pengerjaan sawah rusak sedang mencapai 99,5%.
Perbaikan Jaringan Irigasi Jelang Musim Tanam
Satgas PRR juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jaringan irigasi menjelang musim tanam pada Juli mendatang. Pemda diminta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan instansi terkait agar lahan yang telah diperbaiki dapat segera kembali produktif.
