Jawa Tengah Peringkat Ketiga Kualitas Data Keluarga Terbaik Nasional
Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menduduki urutan ketiga dalam penghargaan kualitas data terbaik tingkat provinsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga/BKKBN. Penghargaan ini diberikan berdasarkan akurasi dan kelengkapan data keluarga yang dikumpulkan dalam program Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2025.
Data Keluarga sebagai Dasar Kebijakan Sosial
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyatakan bahwa data-data tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keluarga di provinsi tersebut. "Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)," ujar Taj Yasin dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 November 2025.
Ia menerima piagam penghargaan langsung dari Menteri Dukbangga, Wihaji, dalam acara Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 di Auditorium Kemendukbangga. Taj Yasin menekankan bahwa data ini akan berfungsi sebagai mercusuar atau panduan utama dalam pengambilan keputusan oleh berbagai lembaga dan instansi pemerintah.
Rincian Data Keluarga di Jawa Tengah
Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, tercatat sebanyak 10.941.764 keluarga yang terdaftar dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025 secara nasional. Rincian dari data tersebut meliputi:
- Keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta): 132.170
- Keluarga dengan anak bawah lima tahun (balita): 1.168.499
- Pasangan suami istri (PUS) dengan istri berusia 15-49 tahun: 5.424.614
- Kondisi lansia: 5.131.488
Data ini telah dimanfaatkan oleh Pemprov Jawa Tengah untuk mengintervensi berbagai persoalan sosial melalui program-program seperti Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pengentasan kemiskinan.
Harapan untuk Penggunaan Data yang Lebih Luas
"Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana kedepannya. Itu harapan dari pendataan ini," tambah Taj Yasin. Ia berharap agar semua pihak dapat memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan keluarga.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengungkapkan bahwa secara nasional telah tercatat 74.092.313 keluarga yang telah dilakukan pemutakhiran data pada tahun 2025. Jumlah ini mencapai sekitar 84,1% dari estimasi total 88.121.992 keluarga di Indonesia. Wihaji menilai bahwa kerangka data yang akurat sangat penting untuk menjalankan program-program pembangunan keluarga secara efisien dan tepat sasaran di seluruh negeri.
Pencapaian Jawa Tengah ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan data, tetapi juga menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mendukung pembangunan berbasis data yang transparan dan akuntabel.
