Heru Budi Hartono Usulkan Pembagian Jam Masuk Kerja untuk Tekan Kemacetan Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengemukakan sebuah gagasan baru untuk mengurai kemacetan yang kerap melanda ibu kota. Ide tersebut adalah dengan membagi jam masuk kerja bagi para pekerja kantoran menjadi dua shift, yaitu pukul 08.00 dan pukul 10.00 WIB.
"Jika diterapkan di kawasan seperti Thamrin dan Gatot Subroto, dengan 50 persen karyawan masuk pukul 08.00, diperkirakan dapat mengurangi kemacetan hingga sekitar 30 persen," jelas Heru dalam keterangannya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/5) lalu.
Respons Kritis dari Anggota DPRD DKI
Meski Pemprov DKI Jakarta tengah merancang konsep ini lebih matang, usulan tersebut tidak luput dari pertanyaan dan kritik. Rani Mauliani, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa ide ini bisa dicoba, namun perlu diperhatikan juga aspek jam pulang kerja.
"Jam pulang kantor karyawan tidak kalah penting dibandingkan jam masuk bila dikaitkan dengan masalah kemacetan. Seharusnya, jika jam masuk mundur, jam pulang juga ikut disesuaikan," ujar Rani yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra, saat dimintai tanggapan.
Dia menekankan bahwa pola lalu lintas dipengaruhi oleh keseluruhan durasi kerja, termasuk waktu kedatangan dan kepulangan para pekerja.
PDIP Mendorong Kajian yang Mendalam
Sementara itu, Fraksi PDIP di DPRD DKI mendesak agar rencana kebijakan ini dikaji secara tuntas sebelum diimplementasikan. Pemprov DKI berencana menggelar diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Peserta yang akan diundang antara lain pegiat transportasi, asosiasi pengusaha, dan perwakilan dari Polda Metro Jaya. Dwi Rio Sambodo, anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, menegaskan pentingnya diskusi yang substansial.
"FGD tidak boleh sekadar formalitas atau seremonial belaka. Harus dipastikan ada kedalaman dalam menganalisis dan merumuskan solusi, karena kemacetan merupakan salah satu persoalan pembangunan terbesar di Jakarta," tegas Dwi Rio.
Proses Perumusan Kebijakan yang Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih dalam tahap pembahasan internal untuk mematangkan konsep pengaturan jam masuk kerja ini. Heru Budi Hartono yakin bahwa pendekatan ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemacetan yang telah lama menjadi momok bagi warga Jakarta.
Namun, implementasinya memerlukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan instansi terkait, untuk meminimalisir dampak negatif terhadap produktivitas dan kenyamanan pekerja.
Debat publik pun mulai mengemuka, dengan banyak pihak mempertanyakan kelayakan dan efektivitas usulan ini dalam jangka panjang. Pertanyaan besar kini adalah: Apakah pembagian jam masuk kerja benar-benar dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk masalah kemacetan di Jakarta?
