KPPU Perkuat Kolaborasi BRICS untuk Analisis Pasar Gandum dan Komoditas Global
Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara aktif mendorong penguatan kerja sama internasional di bawah payung BRICS guna merespons berbagai tantangan global yang muncul di sektor pangan, energi, serta perdagangan komoditas strategis. Dorongan ini disampaikan dalam Meeting of the BRICS Working Group on Food Markets yang berlangsung di Kairo, Mesir, pada tanggal 4-5 Februari 2026.
Pertemuan Bersejarah dan Inisiatif Riset
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dan Anggota KPPU Budi Joyo Santoso, sekaligus menandai peringatan 10 tahun inisiatif riset persaingan usaha BRICS di sektor pangan global. Dalam forum ini, dibahas rencana joint market study untuk perdagangan gandum dan komoditas pangan strategis dunia.
Studi bersama ini dirancang sebagai instrumen kebijakan berbasis riset yang bertujuan memetakan struktur pasar, perilaku pelaku usaha, hambatan masuk, hingga risiko konsentrasi dan asimetri informasi di sepanjang rantai nilai perdagangan komoditas global. KPPU menekankan bahwa kajian ini tidak langsung masuk ke rezim penegakan hukum formal, melainkan sebagai langkah awal untuk memahami dinamika pasar.
Tantangan Struktural dan Respons Kebijakan
Negara-negara BRICS, termasuk Indonesia, menyoroti tantangan struktural dalam perdagangan komoditas pangan global yang dinilai semakin kompleks. Tantangan ini meliputi:
- Konsentrasi pelaku usaha berskala internasional
- Integrasi vertikal yang makin dalam
- Finansialisasi perdagangan komoditas
- Pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan data dan transaksi
Kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas harga, ketahanan pasokan, dan posisi tawar negara berkembang serta konsumen. Oleh karena itu, KPPU menilai situasi tersebut menuntut kebijakan persaingan usaha yang lebih proaktif, adaptif, dan kolaboratif lintas yurisdiksi.
Strategi Jangka Panjang dan Pertemuan Bilateral
Fanshurullah, yang kerap disapa Ifan, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam agenda BRICS merupakan bagian dari strategi jangka panjang kebijakan persaingan usaha nasional. "Pasar pangan dan komoditas strategis kini bersifat global. Struktur pasar internasional secara langsung memengaruhi harga, pasokan, dan kesejahteraan nasional. Karena itu, kerja sama antar-otoritas persaingan usaha negara berkembang menjadi kunci untuk menjaga pasar tetap kompetitif dan adil," ujar Ifan dalam keterangan tertulis.
Di sela agenda Working Group, KPPU juga bertemu dengan Wakil Ketua Federal Antimonopoly Service (FAS) Rusia, Andrey Tsyganov. Kedua pihak sepakat memulai proses penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan kerja sama kelembagaan di bidang persaingan usaha.
Fokus Kerja Sama dan Forum Internasional
Kerja sama ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi riset, serta pertukaran pengalaman penegakan hukum persaingan usaha. Kesepakatan ini didasari pandangan bahwa tantangan persaingan usaha di negara berkembang memiliki karakteristik berbeda dengan negara maju, termasuk struktur pasar yang lebih terkonsentrasi dan peran negara yang signifikan dalam perekonomian, terutama di sektor strategis seperti pangan dan energi.
Selain itu, KPPU berdiskusi dengan the BRICS Competition Law and Policy Center sebagai think tank untuk BRICS. Dalam pertemuan itu, disepakati penyelenggaraan forum internasional di Indonesia pada Oktober 2026, yang akan mengangkat tema sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi, serta dinamika pasar perdagangan komoditas yang semakin terintegrasi secara global.
KPPU dan lembaga tersebut juga menyepakati penguatan kerja sama riset dan capacity building untuk memperkuat kebijakan persaingan usaha berbasis bukti. KPPU berharap penguatan kolaborasi internasional ini dapat berkontribusi pada iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, serta memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen di tengah dinamika pasar global yang terus berkembang.
