Mendagri dan BPS Bahas Dashboard Data Tunggal untuk Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, membahas langkah strategis untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Pertemuan ini berlangsung di Posko Satgas yang berlokasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.
Dashboard Data Tunggal sebagai Instrumen Koordinasi
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa BPS telah mengembangkan dashboard data tunggal yang komprehensif berdasarkan survei dan penugasan tim langsung ke lokasi bencana di tiga provinsi terdampak. Dashboard ini dirancang untuk menyatukan persepsi lintas kementerian dan lembaga (K/L), memfasilitasi pembagian peran, serta memantau perkembangan pemulihan secara lebih terukur dan akurat.
"Keberadaan dashboard data tunggal sangat diperlukan untuk menyatukan pandangan kita. Ini akan menjadi modal penting dalam membagi tugas dan memantau situasi daerah bencana secara real-time," tegas Mendagri Tito Karnavian.
Fokus pada 10 Daerah Terdampak Parah
Pemerintah memfokuskan penanganan pada sepuluh kabupaten yang mengalami dampak paling berat dari bencana. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Mendagri menekankan bahwa banyak daerah lain sudah mendekati kondisi normal, namun upaya pemulihan tetap diprioritaskan pada wilayah-wilayah kritis ini.
Target Normal Fungsional dalam Dua Bulan
Mendagri menjelaskan bahwa target utama adalah mencapai kondisi normal fungsional dalam waktu sekitar dua bulan, asalkan seluruh pihak bekerja keras secara terpadu. Normal fungsional didefinisikan sebagai berfungsinya kembali fasilitas dasar seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan pasokan listrik. "Ini berbeda dengan normal permanen, yang mungkin membutuhkan waktu hingga dua tahun untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan gedung publik yang rusak berat," jelasnya, sambil mengingatkan pengalaman panjang pemulihan pascatsunami Aceh yang memakan waktu lima tahun.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa pembangunan dashboard data tunggal memerlukan dukungan kuat dan kolaborasi erat dari berbagai kementerian dan lembaga. Dashboard ini diharapkan dapat menjadi dasar penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, menghindari duplikasi, dan memastikan efisiensi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Dukungan dari para Kementerian dan Lembaga luar biasa penting untuk membangun dashboard data tunggal ini," tandas Kepala BPS.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi, serta para deputi BPS, termasuk Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pudji Ismartini dan Deputi Bidang Statistik Sosial Nashrul Wajdi, menunjukkan komitmen tinggi dalam upaya pemulihan yang terkoordinasi dan berbasis data.
