Seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengkritisi kebijakan ekonomi yang dinilai tidak tepat sasaran bagi masyarakat pedesaan. Menurutnya, kebijakan yang berorientasi pada nilai tukar dolar AS tidak relevan karena mayoritas warga desa tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam aktivitas sehari-hari.
Kritik terhadap Kebijakan Ekonomi
Dalam sebuah diskusi akademik, dosen UNJ tersebut menyampaikan bahwa pembahasan mengenai fluktuasi dolar seringkali mendominasi wacana ekonomi nasional. Namun, hal ini justru mengabaikan realitas di lapangan, terutama di daerah pedesaan yang ekonominya masih bersifat tradisional. Ia menekankan bahwa kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di desa tidak bisa diukur semata-mata dari pergerakan dolar.
Dampak terhadap Kesejahteraan
Dosen yang enggan disebutkan namanya ini menambahkan, kebijakan yang terlalu fokus pada nilai tukar dapat menimbulkan kesenjangan antara kebijakan makro dan kebutuhan mikro masyarakat. Ia mencontohkan, kenaikan harga pupuk atau alat pertanian yang dipicu oleh depresiasi rupiah justru memberatkan petani. Sementara itu, hasil panen mereka dijual dalam rupiah yang nilainya tergerus.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah lebih memperhatikan sektor riil di pedesaan dengan kebijakan yang berbasis pada komoditas lokal. Misalnya, dengan memberikan subsidi langsung pada input pertanian atau memperkuat sistem pasar tradisional. Hal ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan daya beli warga desa daripada sekadar merespons gejolak dolar.
Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal
Dalam kesempatan yang sama, dosen tersebut juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam perumusan kebijakan. Ia menilai bahwa setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang unik, sehingga kebijakan yang bersifat seragam (one-size-fits-all) seringkali gagal menjawab permasalahan di tingkat akar rumput.
- Masyarakat desa lebih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan.
- Transaksi ekonomi di desa mayoritas menggunakan uang tunai dan barter.
- Nilai tukar dolar tidak memengaruhi langsung harga kebutuhan pokok di pedesaan.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif dalam merancang program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan secara berkelanjutan tanpa harus terpengaruh oleh gejolak ekonomi global.
Harapan ke Depan
Dosen UNJ ini berharap agar para pengambil kebijakan tidak terjebak pada indikator ekonomi makro semata. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang inklusif harus dimulai dari unit terkecil, yaitu desa. Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan pada angka-angka di atas kertas, kesejahteraan yang merata bisa tercapai.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa dalam merumuskan kebijakan ekonomi, suara dari daerah dan realitas di lapangan harus didengar. Jangan sampai kebijakan yang dibuat di ibu kota tidak menyentuh kebutuhan warga desa yang mayoritas tidak pernah bersentuhan dengan dolar.
