Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpijak pada nilai integritas dan keberpihakan pada pelayanan publik, bukan semata-mata pada pertimbangan politik jangka pendek. Hal itu disampaikannya saat acara Bedah Buku Babad Alas di Aula Sekretariat Daerah Kota Cilegon, Banten, pada Rabu (20/5).
Pengalaman Memimpin Kota Bogor
Dalam paparannya, Bima membagikan pengalaman saat awal memimpin Kota Bogor dan menghadapi berbagai tantangan pemerintahan, mulai dari kritik publik hingga upaya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Ia mengaku sempat mencari pijakan nilai dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin. Menurutnya, nasihat sang ayah menjadi pegangan penting dalam perjalanan kepemimpinannya.
"Hidup hanya sekali, jangan diperbudak materi, dan hidup harus memberikan arti," ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Prinsip Kepemimpinan yang Kuat
Bima menilai, seorang pemimpin harus memiliki prinsip yang kuat agar tidak mudah terjebak pada kepentingan pragmatis maupun kalkulasi politik sesaat. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat mulai melakukan pembenahan sistem pelayanan perizinan di daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi titik awal dalam membangun budaya pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, pembenahan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan personal, tetapi perlu dibangun melalui sistem pelayanan publik yang mampu mencegah praktik penyimpangan. Karena itu, Bima mengembangkan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah akses layanan masyarakat sekaligus mendorong perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN) agar lebih responsif dalam melayani.
"Target saya waktu itu kepada kepala DPMPTSP, bukan hanya hadir, harus melayani, harus memudahkan dan membahagiakan," ujarnya.
Ajakan untuk Budaya Kerja Disiplin
Terakhir, Bima mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk terus membangun budaya kerja yang disiplin, melayani, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.
