Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar satpam yang menegur pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tidak dipecat. Menurutnya, petugas keamanan tersebut justru telah menjalankan tugas dengan baik saat menegur pengendara yang melanggar aturan. Pramono mengungkapkan telah berulang kali menonton rekaman video viral tersebut. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memiliki rekaman CCTV dengan sudut pandang yang lebih lengkap untuk mengetahui kronologi kejadian.
Pramono: Satpam Justru Jalankan Tugas dengan Baik
“Yang pertama adalah untuk nasibnya satpam, saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dia merinci, berdasarkan hasil pemantauan CCTV milik Pemprov DKI, Pramono menilai pengemudi Alphard justru melakukan pelanggaran. Bahkan, Pemprov DKI juga memperoleh informasi bahwa kendaraan tersebut diduga menggunakan pelat nomor palsu. “Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai pelat itu adalah pelat palsu,” ujar Pramono.
Desak Sanksi Hukum bagi Pengemudi Alphard
Oleh sebab itu, Pramono meminta agar aparat penegak hukum memberikan sanksi kepada pengemudi apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dia ingin pihak yang bersikap seolah-olah berkuasa padahal sebenarnya melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu padahal dia salah, itu harus diberi sanksi,” jelas Pramono.
Ia kembali menegaskan agar satpam tersebut tetap dipekerjakan. Ia menilai tindakan petugas keamanan itu sudah sesuai dengan tugasnya dalam menjaga ketertiban di lokasi. “Karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Wajahnya yang marah juga kita sudah tahu sekali,” tandasnya.
