Aktivasi IKD Masih Rendah, Wamendagri Siapkan Teknologi Liveness Detection
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia masih berada di bawah 10 persen. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/4/2026).
Target Aktivasi IKD dan Kondisi KTP Elektronik
Bima Arya menargetkan agar aktivasi IKD dapat mencapai 20 persen pada tahun ini. Ia juga menyebutkan bahwa perekaman KTP elektronik di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 98 persen dari total penduduk yang berjumlah 288.315.089 jiwa.
"Penduduk kita sekarang ini dari data terakhir 288.315.089 jiwa. Jumlah perempuan dan laki-laki sangat tipis. Kemudian kita sudah berhasil untuk melakukan perekaman KTP-el ini hampir 98%," ujar Bima Arya dalam rapat tersebut.
Permasalahan Blanko KTP Telah Teratasi
Menurut Wamendagri, permasalahan kelangkaan blanko KTP yang sempat masif terjadi pada tahun 2023 kini telah teratasi. Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem lelang dan peralihan ke e-katalog, serta anggaran yang lebih signifikan dari pusat, telah membuat stok blanko KTP di daerah-daerah menjadi cukup.
"Beberapa tahun lalu sebelum 2022 agak banyak daerah-daerah yang masih krisis blangko KTP. Kami sendiri berkeliling ke daerah, Dukcapil selalu memastikan bahwa blangko ini cukup stoknya," tambah Bima Arya.
Kendala Aktivasi IKD dan Solusi Teknologi
Bima Arya mengakui bahwa rendahnya aktivasi IKD disebabkan oleh kurangnya insentif bagi masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ia membandingkannya dengan era pandemi Covid-19, di mana aplikasi PeduliLindungi menjadi wajib untuk mobilitas.
"Kendalanya ya tentu karena seluruh rakyat belum mengalami insentif untuk menggunakan itu. Jadi kalau dulu zaman COVID kan kita punya PeduliLindungi yang kalau tidak punya itu maka kita tidak bisa kemana-mana. Nah jadi IKD kita belum ke sana," jelasnya.
Penerapan Liveness Detection untuk Keamanan
Untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan, pemerintah berencana menerapkan teknologi liveness detection atau biometrik keaktifan mulai tahun ini. Teknologi ini akan memastikan bahwa data yang dikirimkan dalam proses pembuatan KTP dan IKD berasal dari orang asli, bukan robot atau palsu.
"Tahun ini kita akan menerapkan liveness detection. Ya jadi agar semuanya bisa dikonfirmasi ketika membuat KTP, ketika membuat IKD itu betul-betul orangnya. Jadi tidak robot, bukan fake begitu," tegas Bima Arya.
Ia optimis bahwa dengan penerapan liveness detection, aktivasi IKD akan melonjak dan mencapai target 20 persen pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat mendorong adopsi identitas digital yang lebih luas di masyarakat.
