Babak Baru Ketegangan AS dan Iran di Selat Hormuz
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki fase baru yang memanas, menyusul kegagalan perundingan damai di Pakistan. Isu utama yang memicu konflik kali ini adalah rencana blokade Selat Hormuz yang diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Perintah Blokade dari Trump dan Respons Iran
Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan melalui platform Truth Social bahwa Angkatan Laut AS akan segera memblokade Selat Hormuz. "Berlaku segera, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang terbaik di dunia, akan memulai proses pemblokadean terhadap setiap dan seluruh kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz," tegas Trump seperti dilansir AFP.
Trump bahkan mengancam akan menghancurkan kapal-kapal Iran yang mendekati area blokade. "Setiap orang Iran yang menembak ke arah kami, atau ke arah kapal-kapal damai, akan diledakkan sampai hancur!" imbuhnya dengan nada keras.
Namun, Iran sama sekali tidak gentar dengan ancaman tersebut. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin delegasi dalam perundingan di Pakistan, menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk. "Jika mereka melawan, kami akan melawan, dan jika mereka mengajukan argumen logis, kami akan menghadapinya dengan logika. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun," kata Ghalibaf kepada wartawan di Teheran.
Kegagalan Perundingan dan Eskalasi Konflik
Perundingan maraton di Pakistan sebenarnya berjalan dengan baik dan sebagian besar poin telah disepakati, menurut pernyataan Trump. Namun, negosiasi akhirnya gagal karena Iran menolak mengalah dalam masalah program nuklirnya. Wakil Presiden AS JD Vance pun meninggalkan Pakistan tanpa kesepakatan.
Delegasi Iran yang dipimpin Ghalibaf juga menyertakan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat gencatan senjata dua minggu yang telah disepakati sebelumnya, dengan tujuan akhir mengakhiri konflik secara permanen.
Kecaman dan Peringatan Keras dari Militer Iran
Militer Iran memberikan respons yang sangat tegas terhadap rencana blokade AS. Kepala Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, menyebut ancaman Trump sebagai hal yang "konyol dan menggelikan". Ia menegaskan bahwa Angkatan Laut Iran terus memantau semua pergerakan militer AS di wilayah tersebut.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga mengeluarkan pernyataan keras. Mereka menyatakan bahwa setiap kapal militer yang mencoba mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan ditindak "dengan keras dan tegas". IRGC menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali dan pengelolaan cerdas Angkatan Laut Iran.
Blokade Dikategorikan sebagai Tindakan Ilegal
Pusat komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya, secara resmi mengutuk rencana blokade AS yang dijadwalkan mulai berlaku pada 13 April 2026 waktu setempat. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai "ilegal dan merupakan contoh pembajakan".
Teheran juga mengeluarkan peringatan keras: "Jika keamanan pelabuhan Republik Islam Iran di perairan Teluk Persia dan Laut Arab terancam, tidak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Arab yang akan aman." Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pengumuman Komando Pusat AS (CENTCOM) yang akan memblokade semua pelabuhan Iran.
Detail Implementasi Blokade dan Respons Internasional
Menurut pengumuman CENTCOM, blokade akan diberlakukan secara adil terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. Namun, pasukan AS tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan ke pelabuhan non-Iran.
Meskipun militer AS menyebut blokade akan dimulai pada pukul 14.00 GMT, tidak ada pengumuman resmi setelah batas waktu tersebut berlalu. Situasi ini terjadi di tengah seruan internasional untuk menghormati gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi damai.
Ketegangan ini terjadi setelah perang AS-Iran yang telah berlangsung beberapa waktu, di mana Trump mengklaim sebagian besar angkatan laut Iran telah dihancurkan. Namun, ia tetap mengancam akan "menghapus" kapal-kapal serang cepat Iran yang tersisa jika mendekati area blokade. Situasi ini terus dipantau oleh komunitas internasional yang mengkhawatirkan dampak blokade terhadap stabilitas kawasan dan perdagangan global.
