Golkar Dorong Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai, Tahapan Akan Berjalan Akhir Tahun
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu segera dimulai. Hal ini disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Sarmuji menekankan bahwa tahapan awal pemilu dijadwalkan dimulai pada akhir tahun ini, sehingga pembahasan RUU harus dipercepat untuk menghindari hambatan dalam proses pemilu.
Pentingnya Dasar Hukum untuk Rekrutmen Penyelenggara Pemilu
Sarmuji menjelaskan bahwa salah satu tahapan krusial dalam pemilu adalah rekrutmen penyelenggara pemilu, yang memerlukan dasar hukum yang jelas. "Karena tahapan pemilu itu seharusnya sudah dimulai pada akhir tahun ini, yaitu tahapan untuk merekrut penyelenggara pemilu. Ya, kan nggak mungkin dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu tanpa undang-undangnya selesai," ujarnya. Ia menilai, jika pemerintah dan DPR berencana melakukan revisi UU Pemilu, maka pembicaraan harus segera dimulai agar tidak mengganggu jadwal yang telah ditetapkan.
Pertimbangan Nasional dan Fokus pada Tantangan Lain
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini mengakui bahwa belum dimulainya pembahasan RUU Pemilu kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk kondisi nasional yang sedang menghadapi sejumlah tantangan. "Ya tentu banyak pertimbangan ya, pertimbangan kebangsaan juga pasti menjadi salah satu faktor," kata Sarmuji. Ia menambahkan, "Kita sekarang lagi menghadapi masalah yang tidak mudah, ada ketahanan energi yang harus diamankan sehingga harus fokus ke sana. Bisa jadi hal-hal itu menjadi pertimbangan." Meskipun demikian, partainya tidak mempersoalkan apakah UU Pemilu akan direvisi atau tidak.
Harapan untuk Penyempurnaan Aturan Pemilu
Sarmuji menekankan bahwa Partai Golkar siap dengan segala kemungkinan, baik revisi maupun tidak. Namun, jika dilakukan perubahan, partainya berharap ada penyempurnaan dalam aturan tersebut. "Bagi Golkar sih, kita siap saja, nggak diubah juga nggak apa-apa, diubah juga bagus. Tapi tentu saja kita berharap ada penyempurnaan-penyempurnaan untuk undang-undang pemilu ini," ungkapnya. Ia kembali mengingatkan bahwa tahapan pemilu harus segera berjalan, sehingga pembahasan RUU Pemilu perlu diprioritaskan.
Dengan desakan ini, Partai Golkar berharap agar proses legislasi dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas dan waktu pelaksanaan pemilu di Indonesia.
