Demokrat Ungkap Usulan Ambang Batas DPR 5-6% dalam Pembahasan RUU Pemilu
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Pemilu masih berlangsung secara informal di antara para ketua partai politik. Dalam keterangannya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026), Herman menyebut salah satu isu yang mencuat adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk DPR.
Usulan Ambang Batas dan Dapil Magnitude
"Secara formal belum dibahas, tapi secara informal tentu kami ada komunikasi. Misalkan dengan batas ambang parliamentary threshold. Berapa ini yang harus dibicarakan, ya tentu isu-isu dan opininya sudah berkembang, ada yang 5%, 6%, ada yang menetapkan pilihan sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi," ujar Herman. Dia menekankan bahwa pembicaraan ini masih dalam tahap awal dan akan ditetapkan secara resmi oleh fraksi-fraksi di DPR melalui mekanisme seperti Pansus, Badan Legislasi, atau Panja Komisi II.
Selain ambang batas, Herman juga menyoroti pembahasan mengenai besaran daerah pemilihan atau dapil magnitude. Dia menjelaskan bahwa berbagai usulan telah muncul, termasuk rentang 4-6, 4-8, atau tetap 4-10. "Tentu ini adalah pilihan-pilihan yang nanti secara formal akan ditetapkan. Kita tunggu saja," tambahnya, menegaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan konsultasi lebih lanjut.
Waktu dan Tahapan Pemilu 2029
Herman mengingatkan bahwa masih ada waktu untuk membahas RUU Pemilu secara mendalam. Dia memperkirakan bahwa tahapan Pemilu 2029 kemungkinan baru akan dimulai pada tahun 2027. "Tahapan Pemilu dari mulai pendaftaran parpol peserta Pemilu, kemudian penetapan parpol peserta Pemilu, kemudian penetapan rangkaian-rangkaian dan tahapan selanjutnya itu biasanya satu tahun setengah. Nah, kalau dengan persiapan, taruhlah dua tahun. 2029 ya 2027 lah sebetulnya," paparnya.
Dia menekankan pentingnya langkah segera dalam rekrutmen penyelenggara pemilu yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi. Setelah itu, menurutnya, pembahasan undang-undang harus fokus pada aspek efisiensi anggaran, efektivitas, dan keadilan. "Rasa keadilan di dalam undang-undang Pemilu ini penting supaya mengakomodir semuanya. Apakah dengan sainte-lague atau dengan kuota hare misalkan, ini kan terus akan dibahas di sekitar-sekitar lima atau sampai enam isu pokok di dalam substansi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum," sambung Herman.
Dengan demikian, pembahasan RUU Pemilu masih terus berlanjut dengan berbagai usulan dan opini yang berkembang, menandakan dinamika politik yang aktif dalam menyiapkan kerangka hukum untuk pemilu mendatang.
