Menteri Dalam Negeri Thailand, Worasit Liangprasit, mengumumkan bahwa hampir 6.000 pegawai pemerintah daerah akan kehilangan pekerjaan mereka bulan ini sebagai buntut dari skandal kecurangan dalam ujian penerimaan pegawai negeri. Pengumuman ini disampaikan Worasit di Bangkok pada Rabu (5/8/2026), seperti dilansir Bangkok Post.
Worasit merinci bahwa tepatnya 5.925 pegawai pemerintah daerah yang akan dipecat. Keputusan ini diambil setelah komite investigasi ujian dan manajemen pejabat administrasi daerah menggelar rapat pada Rabu (5/8) dan Kamis (6/8) waktu setempat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk bertindak cepat dalam mencopot para pelaku kecurangan dari jabatan mereka.
Korupsi Terbesar dalam Sejarah Thailand
Worasit menggambarkan praktik kecurangan ini sebagai kasus korupsi terbesar di Thailand. Sekitar 10.000 orang terlibat dalam operasi tersebut, yang terbongkar pada Juni lalu. Fokus utama penyelidikan adalah ujian rekrutmen untuk Departemen Administrasi Daerah tahun 2025. Universitas Srinakharinwirot, universitas terkemuka di Thailand, ditunjuk untuk menyelenggarakan ujian tersebut.
Lebih dari 400.000 kandidat bersaing untuk memperebutkan 6.669 lowongan. Pihak penyidik menduga adanya jaringan yang telah mengumpulkan dana lebih dari 4 miliar Baht (sekitar Rp2,1 triliun) dari para pelamar yang menginginkan jaminan penempatan kerja. Jumlah ini menunjukkan betapa masifnya praktik curang yang terjadi.
13 Tersangka dan Pengakuan
Komisioner Biro Investigasi Pusat (CIB), Letnan Jenderal Polisi Nathasak Chaowanasai, saat membahas kasus ini pada Senin (3/8) menyatakan bahwa polisi telah menetapkan status tersangka terhadap 13 orang. Lima di antaranya telah mengakui tuduhan tersebut. Salah satu tersangka adalah pejabat senior dari Universitas Srinakharinwirot.
Skandal ini memicu kekhawatiran publik tentang integritas sistem rekrutmen pegawai negeri di Thailand. Pemerintah berjanji akan membersihkan birokrasi dari praktik korupsi semacam ini. Menteri Worasit menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh institusi pemerintah di Thailand untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi pegawai. Publik menanti proses hukum lebih lanjut terhadap para tersangka, serta langkah-langkah perbaikan sistemik yang akan diambil pemerintah.
