Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Thailand menghadapi sanksi skorsing menyusul skandal kecurangan besar-besaran dalam ujian masuk PNS yang digelar pada tahun 2025. Penyelidikan yang masih berlangsung hingga kini telah menyebabkan tiga orang ditangkap dan mengungkap praktik suap yang melibatkan uang hingga 800.000 baht (sekitar US$23.847) untuk mengubah hasil ujian secara elektronik.
Kronologi dan Temuan Awal
Skandal ini mulai terungkap pada Juni 2026. Para penyelidik menyimpulkan bahwa sejumlah pejabat menerima suap untuk memanipulasi hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) agar mereka lulus dalam ujian wajib yang menjadi syarat pengangkatan atau promosi di pemerintahan. Polisi menemukan kejanggalan pada hasil tes sebanyak 5.814 PNS yang telah mengikuti ujian tersebut.
Unsit Sampuntharat, pejabat Kementerian Dalam Negeri Thailand, mengungkapkan kepada wartawan pada Kamis (16/7/2026) bahwa para PNS yang terindikasi curang akan diskors sambil menunggu keputusan komite yang dijadwalkan paling cepat pada Jumat (17/7/2026). "Kerugiannya sangat besar, dan itu tidak adil bagi mereka yang mendapatkan posisi mereka dengan cara jujur," ujar Unsit, dilansir dari kantor berita AFP.
Langkah Penyelidikan dan Dampak
Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan meninjau sekitar 800.000 lembar soal tes sebagai bagian dari upaya menentukan sejauh mana dugaan kecurangan tersebut. Penyelidikan dilakukan secara gabungan oleh polisi dan lembaga anti-korupsi selama 17 hari, dengan menyita komputer dan dokumen ujian.
Tiga orang yang diduga sebagai dalang kecurangan—dua pria dan satu wanita—telah ditangkap dengan tuduhan menghancurkan dan menyembunyikan dokumen resmi. Salah satu dari mereka ditangkap setelah melarikan diri ke negara tetangga Laos. Jika terbukti bersalah, mereka dapat didenda dan menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.
Reaksi Pemerintah dan Perdana Menteri
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, mengutuk keras dugaan kecurangan tersebut. Dalam pernyataannya pada Rabu (15/7/2026), ia menyebut praktik itu sebagai "menjijikkan" dan memperingatkan tentang "lingkaran setan" di mana pejabat korup menggunakan cara-cara curang untuk meraih posisi kekuasaan, yang kemudian memberi mereka kesempatan lebih besar untuk melakukan korupsi lebih lanjut.
Skandal ini menjadi sorotan tajam di Thailand, mengingat dampaknya yang luas terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Ribuan PNS yang terlibat kini menghadapi masa depan tidak pasti, sementara pemerintah berupaya membersihkan sistem dari praktik korupsi yang mengakar.
