Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman secara bersama-sama mendesak Israel untuk segera menghentikan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat. Keempat negara Eropa tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Israel justru merusak stabilitas kawasan dan prospek solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan.
Pernyataan Bersama Negara-negara Eropa
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Sabtu (23/5/2026) sebagaimana dilansir AFP, negara-negara tersebut menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengakhiri perluasan permukiman dan kekuasaan administratifnya. Mereka juga meminta pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan oleh pemukim serta penyelidikan terhadap tuduhan pelanggaran yang melibatkan pasukan Israel.
Pernyataan itu mencatat bahwa situasi di Tepi Barat telah memburuk secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kekerasan pemukim terhadap warga Palestina disebut berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kecaman atas Rencana Permukiman E1
Keempat negara tersebut secara khusus mengecam rencana permukiman E1 Israel, sebuah proyek pembangunan baru yang diperkirakan akan membangun sekitar 3.400 unit perumahan di Tepi Barat yang diduduki di atas lahan seluas 12 kilometer persegi. Mereka menilai proyek ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
"Perusahaan tidak boleh mengajukan penawaran untuk tender konstruksi E1 atau pembangunan permukiman lainnya. Mereka harus menyadari konsekuensi hukum dan reputasi dari partisipasi dalam pembangunan permukiman, termasuk risiko terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Desakan Pencabutan Pembatasan Keuangan
Pernyataan bersama itu juga menyerukan Israel untuk mencabut pembatasan keuangan terhadap Otoritas Palestina dan ekonomi Palestina. Selain itu, keempat negara menegaskan penolakan keras terhadap pihak-pihak, termasuk anggota pemerintah Israel, yang mendukung aneksasi dan pengusiran paksa penduduk Palestina.
Latar Belakang Ketegangan
Sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023, kekerasan hampir setiap hari juga mengguncang Tepi Barat yang telah diduduki Israel sejak 1967. Pernyataan bersama ini muncul setelah pekan yang tegang dalam hubungan Eropa-Israel, dipicu oleh publikasi video yang memperlihatkan perlakuan keras terhadap aktivis Eropa dari armada yang menuju Gaza saat berada dalam tahanan Israel.
Menteri Keamanan Nasional Israel yang beraliran sayap kanan, Itamar Ben Gvir, mempublikasikan video yang menunjukkan para aktivis dipaksa berlutut dengan dahi menempel di tanah dan tangan terikat. Italia dan Spanyol kemudian menyerukan Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada Ben Gvir, sementara Irlandia mendesak Uni Eropa mengambil tindakan terhadap Israel atas perlakuan terhadap para aktivis tersebut.
Sementara itu, Inggris memanggil diplomat senior Israel di Inggris setelah menyebut video tersebut sebagai "video yang menghasut".
