Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengerahkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memantau langsung bentrokan antarwarga yang terjadi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Langkah ini diambil sebagai respons atas konflik berdarah yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang cukup besar.
Pemantauan Langsung Pascakonflik
Tim KemenHAM NTT diterjunkan ke lokasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascabentrokan. Pemantauan ini bertujuan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung penyelesaian secara damai. Hasil pemantauan akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Menurut data sementara yang dihimpun Kementerian HAM, bentrokan yang terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026 itu mengakibatkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia dan puluhan rumah warga hangus terbakar. Angka ini masih dapat bertambah seiring pendataan lebih lanjut di lapangan.
Pendekatan Budaya Dinilai Lebih Efektif
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara, Minggu (19/7/2026), Pigai menegaskan bahwa pendekatan melalui solusi budaya dinilai jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan pemolisian yang kaku. "Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian," ujar Pigai.
Menurut Pigai, pelibatan tokoh adat dan mekanisme penyelesaian konflik yang telah hidup dan diakui di tengah masyarakat mampu membangun kembali kepercayaan serta mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang. Pendekatan berbasis budaya ini dinilai lebih mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai kebersamaan yang sudah mengakar.
Komitmen KemenHAM untuk Perdamaian
Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat guna memastikan penyelesaian insiden ini berlangsung secara damai, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan rasa aman bagi warga terdampak.
"Kementerian HAM berharap situasi di Adonara segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal," ucap Pigai. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan agama diharapkan dapat duduk bersama merumuskan langkah rekonsiliasi yang diterima semua pihak.
Dampak dan Upaya Pemulihan
Bentrokan yang dipicu oleh perselisihan antarwarga ini tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan puluhan unit rumah. Warga yang kehilangan tempat tinggal kini membutuhkan bantuan darurat dan tempat pengungsian sementara. KemenHAM bersama instansi terkait tengah memetakan kebutuhan mendesak para korban, termasuk bantuan logistik, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.
Pendekatan budaya yang diusulkan Pigai diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan akar konflik secara adil dan berkelanjutan. Para tokoh adat di Adonara memiliki peran sentral dalam mediasi dan penyelesaian sengketa secara tradisional, yang selama ini terbukti efektif meredakan ketegangan di berbagai wilayah NTT.
Kementerian HAM berjanji akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat agar proses rekonsiliasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan dendam berkepanjangan di antara warga yang bertikai.
