Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dinodai oleh praktik korupsi. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Diskusi dengan ICW Soal Program Sekolah Rakyat
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul dan ICW berdiskusi panjang mengenai kajian anggaran pengadaan dalam program Sekolah Rakyat. Gus Ipul berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan-temuan ICW dan memperbaiki tata kelola program tersebut.
"Kami berdiskusi panjang (bersama ICW) dengan semangat yang sama, tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi," kata Gus Ipul kepada wartawan.
Tindak Lanjut Temuan ICW
Gus Ipul mengaku mendapatkan banyak masukan terkait pengadaan di Kementerian Sosial, khususnya yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Ia menyebut masukan ICW sangat berharga dan akan ditindaklanjuti bersama Wakil Menteri.
"Saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat. Maka apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial. Saya dan Pak Wamen akan menindaklanjuti, mendalami, dan akan mengambil langkah-langkah yang nyata ke depan," jelas dia.
Keterbukaan terhadap Kritik
Gus Ipul menegaskan pihaknya sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak, terutama jika disertai data akurat. Ia mengapresiasi ICW yang menyertakan data akurat dalam kajiannya.
"Yang terakhir, kami sangat terbuka, ya, kritik, saran dari pihak manapun, apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat," ucapnya.
Kesamaan Temuan dengan BPK dan Irjen
Gus Ipul menambahkan bahwa kajian soal program Sekolah Rakyat juga didapat dari Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengungkapkan adanya kesamaan temuan dari ketiga pihak tersebut.
"Ada kesamaan temuan-temuan yang diberikan oleh ICW maupun juga oleh Irjen dan yang ada di BPK. Jadi ini ada hal-hal yang sama yang kita harapkan nanti jadi perbaikan ke depan, ya, jadi perbaikan untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial," ucap dia.
