Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengunjungi Gedung Merah Putih, markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Ia tiba sekitar pukul 09.32 WIB. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan audiensi terkait pencegahan korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk program prioritas Sekolah Rakyat.
Fokus Pencegahan Korupsi di Program Strategis
Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan program strategis Presiden, terutama Sekolah Rakyat, tidak tercoreng oleh praktik korupsi. "Kita ingin program strategis bapak presiden khususnya sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujarnya kepada awak media di lokasi.
Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul menyatakan akan menyampaikan seluruh informasi terkait PBJ di Kemensos. Ia juga terbuka menerima nasihat dan kritik demi perbaikan pengadaan tahun 2026. "Sejak awal sudah kami menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga pemeriksa seperti BPK, atau BPKP, dan juga lembaga non pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kementerian Sosial," ucap Gus Ipul.
Tanggapan KPK: Mendengarkan Informasi dan Mitigasi Risiko
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa audiensi dengan Kemensos merupakan bagian dari kerangka pencegahan korupsi, khususnya terkait PBJ. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus karena Kemensos bertindak sebagai leading sector. "Di mana sebelumnya kami juga sudah menyampaikan bahwa KPK sudah masuk ke dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kajian terkait program sekolah rakyat," ujar Budi.
Budi memastikan tim KPK akan mendengarkan semua informasi terkait program tersebut, termasuk ihwal PBJ yang tengah menjadi sorotan, seperti pengadaan sepatu pelajar seharga Rp 700 ribu per pasang. Tujuannya adalah untuk menutup celah korupsi. "Tentu akan menjadi pengayaan bagi tim untuk meng-capture bagaimana seluruh proses bisnis dalam program tersebut. Jika ditemukan potensi atau peluang tindak pidana korupsi, dengan kerangka pencegahan ini harapannya bisa kita mitigasi, kita cegah sejak dini," tegas Budi.
Langkah ini menunjukkan komitmen bersama antara Kemensos dan KPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program-program pemerintah, khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.
