OTT Bupati Pemalang: KPK Sita Uang Tunai Rp 2 Miliar, 21 Orang Diamankan
KPK Sita Rp 2 Miliar dalam OTT Bupati Pemalang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai lebih dari Rp 2 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Total 21 orang diamankan dari tiga lokasi berbeda, termasuk Bupati sendiri yang ditangkap di Jakarta.

Barang Bukti OTT: Uang Tunai Rp 2 Miliar dan Lainnya

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dalam rangkaian OTT tersebut, tim menyita sejumlah barang bukti. "Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp 2 miliar, dan tentunya barang bukti-barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (29/7/2026).

21 Orang Diamankan di Tiga Wilayah

Budi menjelaskan bahwa OTT ini berhasil mengamankan 21 orang di tiga wilayah berbeda. "Lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan satu orang diamankan di Purworejo," ujarnya. Salah satu yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang, yang kemudian tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa malam untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Pemeriksaan Lanjutan untuk 12 Orang

Dari 21 orang yang diamankan, sebanyak 12 orang akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. "Dari 12 orang tersebut, lima di antaranya yang diamankan di Jakarta, saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK. (Bupati) tadi malam sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif," kata Budi. Untuk tujuh orang lainnya—enam dari Pemalang dan satu dari Purworejo—diperkirakan tiba siang hingga sore hari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Saat ini KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Anom Widiyantoro, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Operasi tangkap tangan ini menjadi sorotan publik, mengingat Pemalang sebelumnya telah menjadi perhatian Ombudsman terkait meningkatnya aduan warga dan dugaan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga