Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari jumlah tersebut, tujuh orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Pemeriksaan Lanjutan di Jakarta
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, ketujuh orang tersebut akan diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (20/7) guna menjalani proses pemeriksaan. "Bahwa konfirm KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat," kata Budi. "Di mana dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan tersebut tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 di antaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," sambungnya.
Pihak yang Diamankan: Swasta dan Pemkab
Budi menambahkan, pihak-pihak yang diamankan dalam OTT KPK kali ini beragam. Ada yang merupakan pihak swasta, dan ada juga pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun ia tak menyebut secara detail. "Untuk pihak-pihak yang diamankan ada dari pihak Pemkab Lombok Barat dan juga ada beberapa dari pihak swasta. Tentu nanti yang dibawa di Jakarta yang memang sesuai kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucap Budi. "Untuk detailnya nanti kami update. Jadi memang sebagian dari ASN di Pemkab Lombok Barat dan juga dari swasta," jelasnya.
Barang Bukti Diamankan
Selain itu, KPK dalam OTT di Lombok Barat ini juga disebut Budi mengamankan sejumlah barang bukti, baik dalam bentuk uang maupun berkas atau dokumen yang mendukung penangkapan.
Kronologi OTT: Penyegelan Ruang Bupati
Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan OTT di Kabupaten Lombok Barat. Operasi tersebut dilakukan pada Senin (20/7) pagi dengan langsung melakukan penyegelan terhadap ruangan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. "Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK)," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Akhmad Saikhu, dikutip dari Antara. Dia mengakui bahwa Bupati Lombok Barat bersama jajaran pejabat Pemkab Lombok Barat sebelumnya sempat mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Bupati Lombok Barat pada Senin subuh. "Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget," ucapnya. Dia pun mengaku telah mencoba menghubungi Bupati Lombok Barat melalui ajudan. Namun, Saikhu memastikan nomor kontak telepon Bupati Lombok Barat sudah tidak aktif. "Dikontak, sudah tidak aktif," ujarnya.
