Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat strategi nasional dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu oleh proyeksi musim kemarau dan potensi El Nino.
Pencegahan Terstruktur dan Terpadu
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pendekatan pengendalian karhutla harus berfokus pada pencegahan yang terstruktur dan terpadu. "Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa," ujar Hanif dalam Apel Siaga Pengendalian Karhutla Tahun 2026, Rabu (22/4/2026).
Data menunjukkan peningkatan signifikan kejadian karhutla pada awal tahun 2026. Jumlah titik panas mencapai 3.609, meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Luas kebakaran hingga Februari 2026 juga tercatat meningkat tajam, mencapai lebih dari 32 ribu hektare, dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai daerah paling terdampak.
Pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan 2026
Menghadapi kondisi tersebut, KLH/BPLH menetapkan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026 yang terdiri dari tim pendamping, tim sekretariat, dan tim klarifikasi. "Satgas ini bertugas memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta memastikan langkah pencegahan dan penanganan dilakukan secara cepat dan efektif hingga tingkat tapak," jelas Hanif.
Salah satu fungsi utama Satgas diarahkan untuk memperkuat early fire response melalui aktivasi posko pengendalian karhutla di daerah rawan hingga tingkat desa. Selain itu, kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi fokus utama.
Penguatan Infrastruktur di Wilayah Gambut
KLH/BPLH juga mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, khususnya di wilayah gambut, melalui perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung. "Upaya ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, serta aparat TNI/Polri dan masyarakat," tambah Hanif.
Prediksi BMKG dan Kesiapsiagaan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang, dengan indikasi El Nino lemah hingga moderat. "Kondisi ini diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat, sehingga kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini," kata Hanif.
Pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi penuh lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran.
"Melalui pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026, KLH/BPLH berharap upaya pencegahan dapat dilakukan lebih sistematis dan respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta perekonomian nasional," tutup Hanif.
