Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyentil para kepala daerah di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, bukan justru memposisikan diri untuk selalu dipuja dan disembah.
Peringatan Tegas dari Ketua KPK
Pernyataan itu disampaikan Setyo usai menggelar rapat kolaborasi pencegahan korupsi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (24/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Setyo menekankan bahwa pemerintah daerah yang terlalu mengedepankan kekuasaan berpotensi besar menimbulkan penyelewengan.
"Karena kalau sudah faktor kekuasaan yang dikedepankan, maka nanti menjadi kewenangan kekuasaan dan bisa menimbulkan penyalahgunaan dari berbagai macam," ujar Setyo.
Kepala Daerah Jangan Eksklusif
Setyo mengatakan bahwa kepala daerah seharusnya tidak menempatkan dirinya secara eksklusif. Pemimpin daerah, menurutnya, tidak boleh selalu menuntut untuk dihargai, apalagi dipuja-puja.
"Itu (pemimpin daerah) harus juga menjadi masyarakat juga. Bukan memposisikan secara eksklusif, apa-apa minta misalkan mohon maaf dilayani, dihargai, bahkan mungkin dipuja, disembah, dan lain-lain itu juga sudah bukan waktunya lagi," tegasnya.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Ketua KPK menilai bahwa pemimpin daerah seharusnya berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika hal itu tidak tercapai, maka akan timbul krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap kepala daerah.
"Segala sesuatunya orientasinya adalah pada pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kalau sudah ini terjadi maka yang akan dikhawatirkan timbulnya adalah sebuah krisis kepercayaan," sebutnya.
"Banyak hal masyarakat kemudian tidak percaya lagi dengan kepala daerahnya, apalagi kemudian kepala daerahnya meninggalkan tempat, meninggalkan tempatnya juga cukup lama," tambah dia.
Sorotan terhadap Ketidakharmonisan
Setyo juga menyoroti sejumlah daerah yang pimpinannya tidak akur. Hal itu disayangkan karena dapat berdampak negatif pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya mendapatkan banyak informasi ada kepala daerah yang kemudian tidak harmonis dengan wakilnya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sumber-sumber penyebabnya mungkin diawali dengan friksi sampai kemudian konflik," ungkapnya.
Peringatan ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok. KPK dan Kemendagri terus berkolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, termasuk dengan memetakan titik-titik rawan korupsi.
