Golkar Soroti OTT Kepala Daerah dan Pilkada Mahal, Minta Refleksi Diri
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti fenomena kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan terakhir. Golkar meminta semua pihak untuk melakukan refleksi diri atas kasus-kasus yang menjerat para pemimpin daerah tersebut.
"Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak? Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi? Kan harus direfleksikan supaya kita ini nggak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan," kata Sarmuji kepada wartawan pada Rabu (11/3/2026).
Menyesalkan Kasus Bupati Pekalongan dan Rejang Lebong
Sarmuji menyayangkan serangkaian kepala daerah yang terjerat OTT KPK, mulai dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq hingga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Ia menekankan pentingnya memberantas permasalahan korupsi dari akarnya, bukan hanya menangani gejalanya.
"Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus. Kita kan berharap alangkah bagusnya kalau Indonesia itu praktik-praktik buruk di pemerintahan itu bisa kita atasi, bisa kita cegah. Untuk bisa itu tentu kita harus cari sumber persoalannya itu apa," ujarnya.
Mengungkit Biaya Politik Tinggi dalam Pilkada
Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini kemudian mengungkit isu biaya politik yang tinggi, terutama dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mendorong publik untuk tidak menutup mata terhadap realitas ini.
"Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal. Dari sisi kalau itu yang terjadi di politisi, mungkin politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal," tegas Sarmuji.
"Mungkin orang nggak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak. Terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara," sambungnya.
OTT Diperlukan, Tapi Akar Masalah Harus Dituntaskan
Sarmuji menyebut bahwa OTT terhadap pihak yang melanggar tetap diperlukan untuk menciptakan efek jera. Namun, ia menekankan bahwa akar permasalahan kasus korupsi juga perlu dicari tahu dan dituntaskan secara menyeluruh.
"Intinya kita harus mencari akar persoalannya, kadang-kadang menyuarakan ini nggak populer juga. Ayo kita belajar jujur pada diri kita sendiri," kata Sarmuji.
"Bahwa OTT diperlukan kalau ada orang yang nakal iya. Tapi kita harus cari akar persoalannya. Tidak hanya gejalanya saja yang kita padamkan, tidak hanya asapnya saja yang kita singkirkan tapi apinya kita padamkan," tambahnya.
Latar Belakang Kasus OTT Terbaru
Diketahui, KPK kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah, dengan yang terbaru menjerat Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari. Penangkapan kader PAN ini menjadi OTT kepala daerah kedua dalam sepekan.
Sebelumnya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga dihadapi dengan hukuman yang sama. Fadia, yang merupakan kader Partai Golkar, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut.
