Golkar Kritik Pernyataan Bupati Fadia, Sarankan Fokus Proses Hukum KPK
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memberikan tanggapan tegas terhadap pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih bahwa latar belakangnya sebagai musisi dangdut membuatnya tidak memahami aturan birokrasi. Doli secara langsung menyarankan agar Fadia lebih baik berkonsentrasi penuh untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengurangi memberikan berbagai pernyataan publik.
"Saran saya lebih baik Saudara Fadia fokus mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Tidak usah memberi banyak komentar dulu," kata Doli kepada para wartawan pada hari Jumat, 6 Maret 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks kasus korupsi yang menjerat Fadia Arafiq sebagai tersangka.
Pernyataan Kontraproduktif dan Risiko Persepsi Negatif
Menurut analisis Doli Kurnia, pengakuan terbuka tentang ketidaktahuan terhadap tata kelola pemerintahan justru dapat menimbulkan persepsi negatif yang luas di tengah masyarakat. Dia menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan terjadinya pelanggaran hukum, terlepas dari latar belakang seseorang.
"Apalagi seperti pengakuan tidak tahu-menahu soal tata kelola pemerintahan, dan lain-lain. Itu pernyataan kontraproduktif dan dapat mengundang ketidaksimpatian publik," ujarnya dengan nada serius. Doli menambahkan bahwa dalam pandangannya, tidak ada pembenaran atau excuse untuk pelanggaran, dan jika merasa tidak bersalah, maka jalani serta buktikan saja secara hukum.
"Jadi menurut saya 'no excuse'. Kalau memang merasa tidak bersalah, jalani dan buktikan saja secara hukum. Sampaikan apa adanya, tunjukkan semua fakta dan buktinya baik selama penyidikan atau mungkin sampai ke pengadilan," sambungnya memberikan penekanan.
Pembekalan Kader dan Program Antisipasi Partai Golkar
Lebih lanjut, Doli Kurnia mengungkapkan bahwa Partai Golkar akan terus secara konsisten melakukan pembekalan terhadap para kader yang menjabat sebagai pejabat publik. Bahkan, menurut rencana yang telah disusun, pembekalan tersebut akan dilaksanakan kembali secara intensif usai perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
"Terkait soal antisipasi dan program pembekalan terhadap seluruh pejabat publik asal partai Golkar, khususnya kepala daerah akan tetap dilaksanakan secara rutin. Bahkan rencananya setelah Lebaran akan kita gelar lagi," tuturnya dengan komitmen yang kuat. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pejabat memahami sepenuhnya aturan dan tata kelola pemerintahan.
Latar Belakang Kasus dan Pengakuan Fadia Arafiq
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam pemeriksaan intensif, Fadia mengaku bahwa latar belakangnya sebagai musisi dangdut membuatnya tidak paham aturan birokrasi dan hukum.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dalam konferensi pers bahwa Fadia menyatakan dirinya bukan seorang birokrat sehingga tidak memahami tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, Fadia juga berdalih bahwa urusan teknis birokrasi diserahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah Pekalongan, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial.
Kasus ini terus berkembang dengan KPK yang masih menelusuri aset-aset lain milik Fadia Arafiq yang belum disita. Partai Golkar, melalui pernyataan Doli Kurnia, menegaskan untuk menunggu proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.
