Pimpinan DPR Ingatkan Kepala Daerah Jangan Cari Untung di Tengah Maraknya OTT KPK
Jakarta - Maraknya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam dari Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Ia secara tegas mengingatkan setiap pejabat negara, terutama kepala daerah, untuk senantiasa menjaga integritas dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat koruptif.
Pentingnya Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis, 12 Maret 2026, Saan Mustopa menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan atau good governance merupakan hal yang sangat krusial. "Ya, memang penting ya terkait dengan soal penyelenggaraan pemerintahan yang clean and clear ya, good governance ini penting sekali," ujar Saan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai NasDem.
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat. Saan menegaskan bahwa sifat utama dari seorang pejabat negara adalah mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan justru mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
Komitmen Bersama untuk Menjaga Integritas
"Dan yang kedua memang penting juga untuk kesadaran ya di kalangan kepala daerah dan juga mungkin pejabat tinggi yang lainnya, itu terkait menjaga integritas, kredibilitas, dan kemampuan untuk menahan diri ya, untuk menahan diri dalam melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya koruptif," tambah Saan Mustopa.
Ia menyerukan agar hal ini menjadi komitmen bersama, terutama dari seluruh kepala daerah yang terpilih. "Nah ini, ini harus menjadi komitmen bersama dari seluruh terutama kepala-kepala daerah yang ada bahwa mereka terpilih menjadi kepala daerah itu ya sifatnya untuk mengabdi, memberikan pelayanan, bukan untuk apa, rente ya, bukan untuk rente mendapatkan sebuah keuntungan," tegasnya.
Pengawasan dan Evaluasi Rekam Jejak
Saan juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kinerja kepala daerah. Ia meminta agar semua instansi terkait, termasuk partai politik, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak dari para kepala daerah yang terpilih. "Dan yang kedua juga tentu apa pengawasan ya, pengawasan dari semua apa instansi ini juga penting lah, apa untuk melakukan agar kepala-kepala daerah kita ini tidak terjerembab dengan hal-hal yang sifatnya koruptif itu tadi. Jadi menurut saya itu," ungkapnya.
Rekrutmen Partai Politik dan Biaya Politik
Selain itu, Saan Mustopa mengingatkan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap kadernya, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Ia berharap agar biaya politik di Indonesia tidak terlalu tinggi, sehingga dapat menghindari praktik-praktik yang bersifat transaksional. "Kalau misalnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan, ini kan juga penting juga kesadaran parpol-parpol ya, partai politik juga penting, bagaimana misalnya ketika melakukan rekrutmen kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat publik," kata Saan.
"Itu faktor-faktor yang sifatnya apa transaksi dan sebagainya itu untuk mengurangi lah, mengurangi biaya-biaya politik ya, biaya politik," sambungnya. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa biaya politik yang mahal dapat memicu korupsi di tingkat daerah.
Latar Belakang Maraknya OTT KPK
Sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, dengan yang terbaru menargetkan Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, yang merupakan kader Partai Amanat Nasional atau PAN. Penangkapan ini menjadi OTT kedua terhadap kepala daerah dalam kurun waktu satu pekan, setelah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang merupakan kader Partai Golkar, juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Kasus-kasus ini menguatkan sorotan publik terhadap integritas pejabat daerah dan mendorong seruan untuk reformasi dalam sistem pemerintahan serta pengawasan yang lebih efektif.
