Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah tegas narasi yang menyebut DPR menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia menegaskan bahwa DPR tetap berkomitmen penuh mendukung agenda pemberantasan korupsi, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset," kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
DPR dan Pemerintah Sepaham dalam Pemberantasan Korupsi
Saan juga membantah adanya benturan antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU tersebut. Ia menekankan bahwa RUU Perampasan Aset sejalan dengan agenda pemerintah. "Ya masih, masih terus ya. Kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.
Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR
Pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini masih berlangsung di Komisi III DPR. Dalam prosesnya, Komisi III mengundang berbagai pihak, termasuk aktivis dan mahasiswa, untuk mendengarkan masukan. "Sampai hari ini, DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi III, dengan melakukan berbagai RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut," ungkap Saan.
"Seperti kemarin Komisi III melakukan RDPU dengan Peradi dan yang lain-lain. Jadi, sekali lagi, RUU Perampasan Aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi III DPR RI, dan itu juga masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026 ini," imbuh dia.
DPR menargetkan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan pada tahun ini. Komisi III DPR bahkan siap menggelar rapat saat masa reses untuk mempercepat pembahasan.
