Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Terkini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi yang digelar pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Penangkapan ini menjadi OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, dan menambah daftar bupati di provinsi tersebut yang terjaring operasi senyap.
Lima Bupati Jateng Terjaring OTT KPK pada 2026
Sejak awal tahun 2026, KPK telah mengamankan lima kepala daerah dari Jawa Tengah. Berikut urutan penangkapan berdasarkan waktu:
- Bupati Pati Sudewo — Diamankan pada Januari 2026 sebagai OTT ketiga KPK tahun ini. Ia menjadi kepala daerah pertama asal Jawa Tengah yang terjaring.
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq — Ditangkap pada Maret 2026 terkait korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman — Juga pada Maret 2026, KPK menggelar OTT yang menyeretnya.
- Bupati Sukoharjo Etik Suryani — Memasuki Juli 2026, ia menjadi kepala daerah keempat dari provinsi tersebut yang terjaring.
- Bupati Pemalang Anom Widiyantoro — Terbaru, diamankan pada 28 Juli 2026, menjadikannya yang kelima.
OTT ke-18 KPK Sepanjang 2026
Penangkapan Anom Widiyantoro merupakan operasi tangkap tangan ke-18 yang dilakukan KPK selama tahun 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Seluruh OTT tersebut melibatkan berbagai kasus, mulai dari suap proyek hingga jual-beli jabatan.
Menurut data KPK, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kepala daerah terbanyak yang terjaring OTT pada periode ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan maraknya praktik korupsi di daerah, namun juga menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah dalam membersihkan pemerintahan daerah.
Kronologi Penangkapan Anom Widiyantoro
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Operasi dilakukan setelah tim KPK menerima informasi awal mengenai transaksi suap yang melibatkan Bupati. Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan dokumen terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Pemalang.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Anom Widiyantoro dan sejumlah pihak yang turut diamankan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK mengenai nilai suap atau proyek yang terlibat.
Dampak dan Respons
Penangkapan beruntun ini memicu reaksi dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat korupsi mendesak agar KPK terus melakukan pengawasan ketat terhadap kepala daerah, khususnya di Jawa Tengah. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan akan bergerak ke 10 klaster rawan korupsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
Dengan bertambahnya jumlah kepala daerah yang ditangkap, publik berharap efek jera dapat tercipta dan praktik korupsi di daerah dapat ditekan. KPK sendiri berjanji akan terus mengusut tuntas setiap kasus tanpa pandang bulu.
