Mendagri dan Menteri PKP Tinjau BSPS di Humbahas, Target Perbaikan Rumah di Sumut Melonjak
Pemerintah terus mendorong percepatan program perumahan untuk memastikan masyarakat memiliki hunian yang layak dan aman. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, pada Kamis (26/3/2026).
Target Perbaikan Rumah Meningkat Signifikan
Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan program BSPS Tahun Anggaran 2026 berjalan tepat sasaran, terutama dalam mendorong peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Mendagri menyatakan, "Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program ... untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak."
Jumlah penerima Program BSPS di Sumatera Utara pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 1.982 unit. Angka tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang mencapai 400.000 unit rumah.
Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumatera Utara, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah. Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan Program BSPS sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Berbeda dengan pembangunan perumahan komersial, rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunannya.
Hunian Layak sebagai Bagian Upaya Pengentasan Kemiskinan
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah. Kemudahan tersebut antara lain berupa:
- Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional. Tak ketinggalan, Mendagri turut mengapresiasi pemerintah daerah dan masyarakat setempat atas percepatan pemulihan pascabencana. Ia menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.
"Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka," pungkas Mendagri.
Partisipasi Aktif Masyarakat sebagai Kunci Sukses
Mendagri menekankan bahwa kekompakan dan gotong royong harus benar-benar menjadi pegangan dalam membangun rumah swadaya. "Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan," pesannya. Hal ini menunjukkan bahwa program BSPS tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat penerima manfaat.
Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, pelaku usaha bahan bangunan, serta masyarakat setempat. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program perumahan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
