Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama MBG Watch di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program sosial murni.
Kritik Terhadap Orientasi Bisnis MBG
Gamal menyoroti realita di lapangan bahwa banyak pengusaha, investor, hingga mitra yang protes ketika MBG dimoratorium. Sementara itu, penerima manfaat tidak ada yang protes sama sekali. "Jadi saya punya satu gagasan bagaimana mengembalikan fitrah program sosial BGN, ketika dapur MBG dimoratorium, disuspend, kenapa yang berteriak paling keras dan protes ke BGN adalah pengusaha, investor, mitra, bukan anak anak sekolah, bukan ibu hamil, dan bukan ibu menyusui yang merupakan penerima manfaat program MBG," kata Gamal.
Ia menegaskan bahwa kondisi itu terjadi karena mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut dia, fakta ini justru menyingkap tabir pahit bahwa program MBG saat ini lebih fokus pada bisnis. "Banyak orang bisa jawab karena mitra telah investasi dan mengeluarkan modal untuk bangun SPPG, namun kenyataan ini menyingkap tabir pahit bahwa program MBG saat ini masih lebih dominan pada aspek bisnis atau profit oriented daripada aspek sosial atau social oriented," ucap dia.
Dorongan Mengembalikan Fitrah Sosial MBG
Gamal menyebut belakangan lebih banyak perbincangan mengenai keuntungan membangun SPPG daripada misi kemanusiaan. Karena itu, ia mendorong BGN mengembalikan MBG jadi program sosial. "Ini seyogyanya jadi perenungan kita bersama. Karena itu saya mendorong, mengajak, pimpinan BGN untuk mengembalikan fitrah program MBG untuk program bersifat sosial, bukan sebagai ladang bisnis, pimpinan BGN harus mengembalikan MBG ke fitrahnya sebagai program sosial untuk atasi kedaruratan gizi bukan ladang komersialisasi," ujar dia.
Ia mendorong harus ada pembenahan skema operasional MBG. "Untuk mencapai itu ke depan harus didesain skema operasional dengan pendekatan sosial, bukan pendekatan bisnis," imbuh dia.
