Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, akan menyiapkan teknologi drone thermal sebagai alat pendeteksi titik panas yang mungkin muncul pascapemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk. Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko kebakaran susulan di lokasi pembuangan sampah seluas 33 hektare tersebut.
Drone Thermal sebagai Terobosan Mitigasi
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyatakan bahwa penyiapan drone thermal merupakan bagian dari desain mitigasi komprehensif. "Nanti dilaksanakan oleh kita terus. Ya, kita sudah pengadaan ini (drone thermal) dalam rangka desain mitigasinya secara komprehensif," ungkapnya di Tangerang, Senin (13/7). Teknologi ini dianggap penting untuk mendeteksi titik-titik api yang sulit terlihat karena berada di bawah tumpukan gunungan sampah yang dalam.
Selain drone, Pemkab juga menyediakan toren air berkapasitas 1.500 hingga 2.000 liter. "Jadi upaya-upaya ini secara komprehensif kita akan terus, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat," kata Maesyal.
Pendinginan dan Normalisasi Aktivitas TPA
Proses pendinginan di lahan bekas kebakaran masih terus dilakukan. Petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan penyiraman di sejumlah titik, meskipun api telah padam. Kepulan asap masih terlihat dari beberapa bagian timbunan sampah. Di sisi lain, aktivitas di TPA mulai normal kembali, dengan truk pengangkut sampah kembali melakukan bongkar muat di area yang sebelumnya tidak dapat diakses.
Maesyal menekankan pentingnya pendinginan berkelanjutan di tengah musim kemarau. "Upaya-upaya pendinginan atau pembasahan tetap dilanjutkan karena ini masih musim kemarau. Kami khawatir masih muncul asap atau api lagi," ujarnya. Personel tetap disiagakan hingga kondisi benar-benar aman.
Efektivitas Drone dan Infrastruktur Pendukung
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat menambahkan bahwa drone thermal terbukti efektif saat digunakan atas bantuan Kementerian LHK untuk memindai area TPA. "Langkah ini terbukti efektif saat instansi terkait meminta bantuan Kementerian LHK untuk memindai area TPA," ucapnya. Selain drone, infrastruktur pendukung seperti toren air kecil di titik rawan dan toren besar sebagai cadangan pasokan air juga disiapkan.
DLHK juga akan meresmikan satuan tugas (Satgas) pemadam kebakaran internal TPA melalui Surat Keputusan (SK) Dinas untuk mengoptimalkan patroli rutin setiap jam. "Dan juga untuk internal DLHK, kami akan tegaskan lagi khususnya TPA akan membuat Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan tim Damkar internal TPA," ujar Ujat.
Strategi Jangka Panjang dan Rehabilitasi Lahan
Selama masa transisi, DLHK menyiapkan strategi jangka panjang dengan rehabilitasi tata pengelolaan sampah. Lahan sisa yang belum tersentuh akan dimanfaatkan sebagai lokasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan energi. "Jadi prinsipnya, open dumping kan sudah tidak boleh, tetapi kita untuk menuju ke sanitary atau control landfill itu kan kita perlu waktu, perlu (biaya) dan sebagai lainnya, makanya kita lakukan bertahap," papar Ujat.
Untuk rehabilitasi lahan pascakebakaran, DLHK akan memanfaatkan kontur lahan yang vegetasi rumputnya telah terbakar, sehingga memudahkan pemetaan. Penanganan residu abu dan sisa kebakaran akan mengikuti rekomendasi Kementerian LH melalui penutupan lahan (capping). "Saran dari Kementerian kan ditutup, di-capping. Hanya dalam situasi ini, hal tersebut masih baru kita rencanakan," kata Ujat.
