Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mempercepat pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Langkah ini dinilai krusial agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Target 400.000 Rumah Masih Jauh
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) masih jauh dari target. Hingga saat ini, baru 124.376 calon penerima yang telah ditetapkan dari target 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Oleh karena itu, ia meminta Pemda berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan data masyarakat miskin Desil 1 sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
Prioritaskan Masyarakat Miskin Ekstrem
Tomsi meminta daerah memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem yang masuk kelompok Desil 1 dan Desil 2 sebagai penerima manfaat. Ia mengaku masih menemukan banyak rumah warga dengan kondisi memprihatinkan saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. “Beberapa hari yang lalu saya berkeliling dan saya melihat sangat memprihatinkan, ada yang toilet sama dapur jadi satu, kemudian ada yang mau roboh, bocor di kiri kanan, kemudian lantainya tanah,” ujarnya.
Imbauan untuk Pemda
“Oleh sebab itu saya mengimbau kepada teman-teman daerah minggu depan datanya diperlihatkan, yang mana yang kuotanya masih kurang tolong segera betul-betul teman-teman di daerah bertanggung jawab untuk membela masyarakat miskinnya untuk bisa rumahnya mendapat [program] bedah rumah,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Harapan dari Evaluasi
Tomsi berharap hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan Pemda untuk mempercepat proses pendataan sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang kita cintai,” katanya. Rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan, Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) R. An An Andri Hikmat. Kegiatan juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
