Anggota DPR RI sekaligus Wakil Dewan Kehormatan Depinas SOKSI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan bahwa sejarah berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi yang tidak dikelola dengan baik hampir selalu berimbas pada meningkatnya ketegangan sosial dan instabilitas politik. Pernyataan ini disampaikan dalam Sarasehan Senior SOKSI bertema 'Mitigasi Krisis Ekonomi - Mencegah Potensi Instabilitas Politik' di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ancaman Global dan Fondasi Ekonomi Nasional
Bamsoet menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik akibat konflik di berbagai kawasan, gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga energi dan pangan, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara. Indonesia, menurutnya, harus mengantisipasi hal tersebut dengan memperkuat daya tahan nasional sejak dini. Meskipun Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen dan inflasi yang terkendali, berbagai tantangan seperti pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, serta tekanan terhadap kelas menengah memerlukan langkah mitigasi yang terukur.
Peringatan dari Pengalaman Global
"Mitigasi krisis ekonomi tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa ketika tekanan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, yang muncul bukan sekadar perlambatan pertumbuhan, tetapi juga ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dijadikan instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional," ujar Bamsoet, Kamis (23/7/2026).
Bamsoet mencontohkan krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 yang memicu perubahan politik besar di Indonesia setelah nilai tukar rupiah terpuruk, inflasi melonjak tajam, dan jutaan masyarakat kehilangan pekerjaan. Fenomena serupa juga terlihat di Sri Lanka pada 2022 ketika krisis devisa memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, serta demonstrasi besar yang berakhir dengan pergantian pemerintahan. Berbagai negara di Amerika Latin maupun Timur Tengah juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering berkembang menjadi instabilitas politik apabila pemerintah terlambat melakukan langkah antisipasi.
Peluang dan Strategi Mitigasi
Lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD masih memperingatkan bahwa ekonomi dunia berada dalam fase ketidakpastian tinggi akibat fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Indonesia dinilai memiliki peluang besar karena didukung bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, peluang tersebut hanya akan menghasilkan manfaat apabila dibarengi tata kelola pemerintahan yang efektif, hilirisasi industri yang konsisten, penguatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
"Yang harus dibangun adalah ekonomi yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ketika rakyat memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok terkendali, dan akses terhadap pelayanan publik yang baik, maka stabilitas politik akan terjaga dengan sendirinya. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi akan selalu menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial," kata Bamsoet.
Langkah Menyeluruh dan Peran Literasi Digital
Bamsoet mengingatkan bahwa strategi mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, perluasan akses pembiayaan produktif, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah tersebut sejalan dengan gagasan pembangunan nasional berbasis Pancasila, yakni penguatan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera sebagai fondasi membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.
"Pembangunan ekonomi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi dinikmati oleh kelompok tertentu akan melahirkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa, kawasan perbatasan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda. Di situlah stabilitas politik memperoleh fondasi yang kokoh," papar Bamsoet.
Dia menambahkan bahwa tantangan ekonomi pada era digital juga diikuti ancaman penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, hingga eksploitasi keresahan masyarakat melalui media sosial. Situasi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan berbagai kelompok untuk memperbesar polarisasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Karena itu, penguatan literasi digital, transparansi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta penguatan modal sosial menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi nasional.
"Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, berbagai provokasi akan jauh lebih mudah diredam," tutup Bamsoet.
