Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 12 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sejak awal tahun 2026 hingga akhir Juli 2026. Jumlah ini menunjukkan praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan ekstra.
Biaya Politik Mahal Jadi Pemicu
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong para kepala daerah melakukan korupsi adalah mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). "Dari perkara yang ditangani KPK, salah satu faktor yang kerap muncul adalah tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah," katanya dikutip dari Kompas.com (21/7/2026).
Menurut Budi, tingginya biaya politik membuat banyak calon kepala daerah harus mengeluarkan dana besar untuk kampanye dan mobilisasi massa. Setelah terpilih, mereka seringkali berusaha mengembalikan modal tersebut melalui cara-cara koruptif, seperti menerima suap, memotong anggaran, atau melakukan pungutan liar.
Kompleksitas Korupsi di Daerah
Persoalan korupsi di pemerintah daerah dinilai masih sangat kompleks. Selain faktor biaya politik, lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya integritas aparatur juga turut memperparah kondisi. KPK menyebut praktik korupsi kepala daerah seringkali melibatkan sektor anggaran, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.
"Korupsi di daerah tidak bisa dipandang sederhana. Ada banyak faktor yang saling terkait, mulai dari sistem, regulasi, hingga budaya," ujar Budi. KPK terus berupaya melakukan pencegahan melalui pendidikan antikorupsi dan perbaikan sistem, tetapi pemberantasan lewat OTT tetap diperlukan sebagai efek jera.
Dampak dan Langkah KPK
OTT terhadap 12 kepala daerah dalam kurun waktu tujuh bulan ini menunjukkan bahwa korupsi masih mengakar. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik dan pembangunan di daerah. KPK berharap dengan adanya penindakan tegas, para pejabat daerah lain dapat berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana korupsi.
KPK mengimbau partai politik dan penyelenggara pemilu untuk menekan biaya politik agar lebih rasional. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal di daerah juga menjadi rekomendasi penting untuk mencegah korupsi sejak dini. Ke depan, KPK akan terus memonitor daerah-daerah rawan korupsi dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat.
"Kami tidak akan berhenti. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan," tegas Budi.
