3.700 Sekolah di Sumatera Terdampak Bencana, Pemerintah Lakukan Rehabilitasi Bertahap
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa ribuan fasilitas pendidikan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Data sementara menunjukkan sekitar 3.700 satuan pendidikan terdampak, mencakup jenjang dari PAUD hingga SMA, yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Klasifikasi Kerusakan dan Prioritas Perbaikan
Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah mengklasifikasikan tingkat kerusakan sekolah menjadi beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga bangunan yang hilang sama sekali. Perbaikan akan dilaksanakan secara bertahap dengan skala prioritas untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. "Yang mana rusak ringan, sedang, dan berat itu diklasifikasi. Nanti diperbaiki secara bertahap dengan skala prioritas," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (8/3/2026).
Pembelajaran Tetap Berjalan Meski dalam Kondisi Darurat
Meskipun banyak sekolah mengalami kerusakan, pemerintah memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang akan digunakan sambil dilakukan perbaikan. Sementara itu, untuk sekolah yang rusak berat, fasilitas darurat seperti tenda belajar telah disediakan oleh pemerintah bersama berbagai kementerian, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). "Tapi yang utama pendidikan harus berjalan. Maka yang rusak ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan sekolah tetap berlangsung," kata Tito.
Menurutnya, proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana hampir seluruhnya sudah kembali berjalan, meskipun belum sepenuhnya ideal. "Proses belajarnya hampir 100 persen sudah berjalan, tapi memang masih ada yang belum maksimal dan belum ideal," tambahnya.
Koordinasi Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah
Pendataan dan koordinasi perbaikan sekolah dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sekolah umum seperti PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen, sementara madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag). "Untuk TK, SD, SMP itu dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk pendataannya," jelas Tito.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Jumat (6/3), Tito didampingi oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, dan Plt Direktur Utama Pos Indonesia Haris. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memulihkan sistem pendidikan di Sumatera pascabencana, meskipun diperkirakan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan seluruh perbaikan. "Ada lebih kurang 3.700 di tiga provinsi ini yang harus dikerjakan semua dan itu tentu perlu waktu," pungkas Tito.
