Pemprov Jawa Tengah Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru dengan Alokasi Anggaran Miliaran Rupiah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi memberikan dukungan konkret kepada para guru di tingkat SMA, SMK, dan SLB, baik yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun yang mengajar di sekolah swasta. Dukungan ini diwujudkan melalui pemberian honorarium dengan nilai total mencapai miliaran rupiah selama tahun anggaran 2025, menandai komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Program Honorarium Dilanjutkan hingga 2026
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa program pemberian honorarium ini akan terus berlanjut pada tahun 2026. Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 25 November 2025, ia menyatakan, "Insyaallah nanti akan dilanjutkan." Pernyataan ini disampaikan usai acara Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025, yang digelar di Halaman Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Taj Yasin menjelaskan bahwa honorarium bagi guru non-ASN, termasuk guru tamu, ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme pendanaannya dilakukan melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk BOP Pendidikan di Jawa Tengah mencapai Rp 472,381 miliar, angka yang signifikan untuk mendukung operasional pendidikan.
Data Guru Non-ASN dan Skema Pembayaran
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 3.043 orang guru non-ASN atau Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertugas di Satuan Pendidikan (Satpen) negeri di Jawa Tengah. Rincian jumlah tersebut meliputi:
- Guru SMA: 1.313 orang
- Guru SMK: 1.442 orang
- Guru SLB: 288 orang
Honorarium untuk guru-guru ini disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) setempat, memastikan pembayaran yang sesuai dengan standar lokal.
Dukungan untuk Sekolah Swasta melalui Bosda
Tak hanya bagi sekolah negeri, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan dukungan pembiayaan bagi guru yang mengajar di Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK, SLB). Salah satu bentuk dukungan ini diarahkan untuk pemenuhan honorarium guru melalui skema belanja Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Bosda sebesar Rp 142,632 miliar, menunjukkan perhatian yang merata terhadap seluruh sektor pendidikan.
Peningkatan Kompetensi dan Bantuan Sosial
Lebih lanjut, Taj Yasin mengungkapkan bahwa tugas guru di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perubahan zaman. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas. "Dalam upaya peningkatan kompetensi guru, kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Juga untuk melanjutkan pendidikan, bagi guru-guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1," paparnya.
Dalam momen peringatan Hari Guru Nasional tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan tali asih kepada sejumlah pegawai di lingkungan sekolah serta kepada siswa berprestasi. Salah satu penerima manfaat adalah Rano Priyo Hariyanto, seorang pegawai tidak tetap (PTT) di SLBN Semarang, yang menerima dana sebesar Rp 20 juta. Dana ini akan digunakan untuk perbaikan rumahnya yang rusak akibat terendam rob. Rano berharap, "Saya harapkan hari guru ini menjadi momentum untuk maju dari sisi kesejahteraan."
Program ini tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berkeadilan di Jawa Tengah, dengan fokus pada kesejahteraan dan pengembangan profesional guru.
