Arab Saudi dan Negara Muslim Kecam Langkah Israel di Tepi Barat
Riyadh - Arab Saudi bersama sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, secara resmi mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras langkah-langkah Israel untuk memperdalam kendali atas wilayah Tepi Barat. Kecaman ini disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri dari negara-negara tersebut, menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan yang sah di wilayah Palestina yang diduduki.
Pernyataan Bersama Menlu Negara Muslim
Menurut laporan dari Al Arabiya dan Anadolu Agency pada Selasa (10/2/2026), pernyataan bersama itu dirilis pada Senin (9/2) waktu setempat. Negara-negara yang terlibat antara lain Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Yordania, Uni Emirat Arab, Negara Qatar, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Arab Mesir, dan Republik Turki.
Dalam pernyataan tersebut, mereka mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan secara melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, serta memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat. "Langkah-langkah ini mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina," tegas pernyataan itu.
Dampak terhadap Perdamaian dan Stabilitas
Para Menteri Luar Negeri memperingatkan bahwa kebijakan ekspansionis Israel di Tepi Barat memicu kekerasan dan konflik di kawasan. Mereka menegaskan penolakan mutlak terhadap tindakan ilegal yang dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan merusak solusi dua negara.
"Tindakan ini juga merupakan serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulatan dengan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," bunyi pernyataan lebih lanjut. Selain itu, langkah-langkah Israel dinilai merusak upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
Seruan kepada Komunitas Internasional
Negara-negara Muslim itu menyerukan komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moral dengan menekan Israel agar menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "eskalasi berbahaya" di Tepi Barat. Mereka mendesak agar tekanan internasional diberikan untuk mencegah tindakan lebih lanjut yang dapat memperburuk situasi.
Langkah-Langkah Kontroversial Israel
Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2) telah menyetujui langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat guna memperkuat kendali Tel Aviv. Langkah-langkah ini mencakup:
- Pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang Yahudi di Tepi Barat.
- Pembukaan catatan kepemilikan tanah.
- Transfer wewenang izin pembangunan di blok permukiman Hebron dari wilayah Palestina ke otoritas sipil Israel.
Kebijakan ini telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Muslim, yang menganggapnya sebagai upaya pencaplokan wilayah yang ilegal dan mengancam hak-hak rakyat Palestina.
